Sementara itu, Direktur Amnesty Internasional Indonesia Usman Hamid menyoroti soal hubungan internasional yang menimbulkan persoalan HAM. Dengan adanya perang di Timur Tengah, Ukraina, Rusia berdampak pada meningkatnya jumlah pengungsi. Mereka-mereka ini, kata Usman, mengungsi ke berbagai negara termasuk Indonesia. Yang terbaru adalah mendaratnya pengungsi Rohingya di tanah air.
Usman menyayangkan permasalahan ini tidak diangkat dalam debat ke-3. Padahal, menurutnya, bagaimana seorang kepala negara mengatasi permasalahan pengungsi perlu mendapat sorotan.
“Kalau saya jadi presiden apa yang akan dilakukan dalam konvensi pengungsi? Akan saya ratifikasi misalnya atau tidak? Atau kalau saya jadi presiden meskipun konvensi pengungsi belum saya ratifikasi, saya akan tetap menangani Rohingya karena mereka adalah orang yang dalam keadaan terancam di laut, dan dalam bahaya. Oleh karena itu saya akan tegakkan konvensi hukum laut, yang Indonesia pernah Indonesia ratifikasi. Harusnya begitu, itu tidak muncul. Padahal itu penting sekali,” jelas Usman.
Masalah Papua, katanya, juga tidak muncul dalam debat ketiga capres kemarin. Padahal, menurut Usman, permasalahan Papua merupakan isu nasional yang cukup penting untuk dibahas.
“Misalnya sekarang ada warga negara Selandia Baru di sandera di Papua. Kalau anda jadi presiden apa yang anda lakukan terhadap penyanderaan warga negara asing oleh kelompok bersenjata yang ada di negara anda? Apakah anda akan menggunakan pengerahan pasukan militer secara ofensif? atau akan menggunakan pendekatan dialog perdamaian untuk memastikan keselamatan jiwa si pilot dan keselamatan jiwa warga sipil di Papua? Itu yang yang saya kira hilang di dalam debat,” pungkasnya. [voa]
Jaringan: VOA
Editor: Anton Marulam
