“Kita melihat pemerintah cukup membuka ruang untuk kolaborasi, tidak hanya dengan NGO (LSM, red) tapi juga dengan mitra-mitra lain dan itu tentunya dengan mengikuti tatanan peraturan yang berlaku,” kata Meizani.
Menurut Meizani, pemerintah mengetahui pasti, bahwa kerja sama internasional di bidang konservasi satwa laut sangat dibutuhkan, apalagi tidak jarang penelitian-penelitian itu membutuhkan teknologi tinggi yang tidak murah, keahlian khusus, koordinasi dan waktu yang tidak singkat.
Meizani mencontohkan proyek penelitian populasi pari manta yang dilakukan KI, khususnya di kawasan konservasi Raja Ampat, yang sudah berlangsung bertahun-tahun. Pemerintah – dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) tingkat provinsi — sangat mendukung upaya KI dan para periset asing dalam penelitian tersebut. Tidak jarang, bersama pemerintah, mereka mempublikasikan hasil penelitian yang menjadi rujukan penelitian lain atau pengambilan kebijakan.
Pemerintah, katanya juga, tak sungkan melibatkan peneliti asing dan lokal sewaktu melakukan marine rapid assessment untuk menentukan apakah sebuah kawasan perairan harus menjadi kawasan konservasi.
Terlepas dari semua itu, tekanan terhadap ilmuwan tidak hanya terjadi di Indonesia. Survei terbaru yang dilakukan oleh para ahli ekologi di Australia menemukan beberapa negara lain juga menghambat kemajuan ilmu pengetahuan dan upaya konservasi. Contohnya, mantan presiden Brasil Jair Bolsonaro dilaporkan menghambat tata kelola lingkungan dengan memecat sejumlah pejabat yang memiliki pandangan berbeda mengenai deforestasi. [voa]
Jaringan: VOA
Editor: Anton Marulam
