Sebuah podcast Scientific American baru-baru ini menjadi sorotan banyak ilmuwan di Indonesia. Podcast itu seperti membangkitkan kembali apa yang menjadi keprihatinan lama, yakni sikap tidak bersahabat pemerintah terhadap periset asing sehingga mengancam upaya konservasi satwa liar.
Yang menjadi sorotan adalah segmen podcast “Science, Quickly” berjudul “Scientist Argue Conservation is Under Threat in Indonesia.” Dalam podcast itu, pemandu acara Christopher Intagliata berbincang dengan ilmuwan konservasi Erik Meijaard, Direktur Borneo Futures, sebuah perusahaan konsultan ilmiah yang berkantor pusat di Brunei Darussalam, dan Bill Laurance, pakar ekologi tropis dari James Cook University, Australia.
Topik podcast itu sendiri merujuk sebuah artikel di jurnal “Current Biology” yang ditulis bersama oleh Meijaard dan Laurance, dan mendapat pengukuhan dari sejumlah ilmuwan asing lain dan ilmuwan dalam negeri. Kedua ilmuwan itu memperingatkan bahwa upaya konservasi di Indonesia terancam karena sikap kurang kooperatif pemerintah terhadap para ilmuwan, khususnya yang berasal dari luar negeri.
“Saya sendiri tidak mau bilang sikap tidak bersahabat, tapi seringkali interaksi dengan mereka membingungkan. Apa yang disampaikan, dan apa yang terjadi tidak disampaikan dengan jelas. Belum pernah sih mengalami konfrontasi secara terbuka. Namun, terasa sekali adanya ketegangan saat berinteraksi,” ujar Laurance.
Apa yang dialami Meijaard berbeda dengan apa yang dihadapi Laurance. Sebagaimana terungkap dalam podcast itu, Meijaard dan empat sejawatnya — Julie Sherman, Marc Ancrenaz, Hjalmar Kühl dan Serge Wich — tiba-tiba dilarang melanjutkan risetnya di Indonesia.
Sebuah surat dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), yang bocor ke media, menginstruksikan taman-taman nasional di Indonesia untuk tidak bekerja sama dengan Meijaard dan empat sejawatnya dan tidak memberikan izin riset. Alasannya, menurut berita yang beredar, tulisan-tulisan para ilmuwan itu mendiskreditkan pemerintah. Tidak hanya itu, para peneliti lokal yang pernah bekerja sama dengan Meijaard dan empat sejawatnya itu juga tidak dibolehkan mendapat izin riset.
Sebelum itu, Meijaard dan para sejawatnya itu memang pernah menulis sebuah artikel opini di “The Jakarta Post” yang menyorot kementerian tersebut. Isi surat tersebut mempertanyakan klaim kementerian itu bahwa populasi orangutan di Indonesia berkembang.
