Selain itu, ia menekankan dampak ekonomi dari IKN itu pun tidak akan terlalu besar terhadap perekonomian tanah air. Pasalnya, IKN dikhususkan sebagai kota pemerintahan.
“Dampak ekonominya kecil, karena bukan sebagai kota industri, kalau kota industri ada dampaknya. Ini menarik, IKN disebut sebagai simbol pemerataan yang justru (menurut saya) akan meningkatkan kesenjangan. Kenapa? Karena anggarannya besar, dan dampaknya juga masih kecil atau lama,” ungkap Berly.
Menurutnya, anggaran yang digelontorkan untuk pembangunan IKN akan lebih besar dampaknya bagi perekonomian tanah air apabila dipakai untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat di luar pulau jawa seperti pembangunan infrastruktur, sektor pendidikan, sektor kesehatan dan lain-lain.
Ia pun mengomentari target pertumbuhan ekonomi tujuh persen yang diusung oleh Ganjar-Mahfud. Menurutnya, masih banyak yang harus diperbaiki dari sisi pemerintah apabila ingin mencapai pertumbuhan ekonomi tujuh persen selain memberantas korupsi.
“Kalau ditanya realistis yang targetnya lebih rendah tentu yang realistis. Kalau dalam kontestasi politik tentu ada target tapi perlu jelas bagaimana mencapainya apakah otomatis dengan membasmi korupsi maka pertumbuhan ekonomi akan tinggi? Kan tidak, tapi perlu perbaikan regulasi dan sebagainya,” katanya.
“Sayang sekali SDM tidak banyak dibahas, karena kualitas pendidikan kita mengalami penurunan. Itu juga catatan dimana kalau ada orang investasi inginnya kan mengurus izinnya gampang, habis itu SDM-nya bagus, tidak korupsi, dan sebagainya,” pungkasnya. [voa]
Jaringan: VOA
Editor: Anton Marulam
