Keputusan tersebut memicu kekhawatiran akan kemunduran demokrasi dan kembalinya nepotisme dan politik patronase yang menjadi ciri pemerintahan mantan presiden Suharto, yang digulingkan pada tahun 1998 setelah puluhan tahun berkuasa.
Prabowo, yang kalah dalam dua pemilihan presiden pada tahun 2014 dan 2019, mungkin juga menghadapi pertanyaan tentang perannya dalam dugaan pelanggaran HAM di Jakarta dan Timor Timur, yang selalu ia sangkal.
Anies, yang menurut para kritikus mendekati kelompok-kelompok Islam demi keuntungan politik untuk mengamankan kemenangannya dalam pemilihan Gubernur Jakarta tahun 2017, mungkin ditanyai mengenai “politik identitas”. Ganjar mungkin akan diminta untuk membahas penanganannya terhadap tambang andesit dan pabrik semen yang kontroversial di provinsinya.
Para aktivis mengatakan ketiga kandidat harus menguraikan rencana mereka untuk mengatasi meningkatnya korupsi, terutama setelah revisi undang-undang tentang lembaga antikorupsi pada tahun 2019 yang membatasi kewenangan lembaga tersebut. [voa]
Jaringan: VOA
Editor: Anton Marulam
