Tuai Protes
Duta Besar Inggris Barbara Woodward menyebut penderitaan warga Palestina “mengerikan dan menyedihkan”. Dia juga mengatakan lebih banyak jeda dan durasi jeda yang lebih panjang sangat penting untuk mengirimkan bantuan dan pembebasan sandera.
“Namun, kita tidak memilih resolusi yang tidak mengutuk kekejaman yang dilakukan Hamas terhadap warga sipil Israel yang tidak berdosa pada 7 Oktober,” kata Woodward. “Menyerukan gencatan senjata sama saja dengan mengabaikan fakta bahwa Hamas sudah melakukan aksi teror dan menyandera warga sipil.”
Wakil Duta Besar Uni Emirat Arab (UEA) Mohamed Abushahab mengatakan bahwa sangat disesalkan di tengah penderitaan yang tak terperikan, DK tidak bisa menuntut gencatan senjata kemanusiaan.
“Mari saya perjelas: Dengan adanya peringatan keras dari Sekjen PBB, seruan dari para pelaku kemanusiaan, dan opini publik dunia – dewan ini menjadi terisolasi,” ujar Abushahab.
Duta Besar Palestina mengatakan kegagalan DK PBB untuk menuntut gencatan senjata akan memicu konsekuensi yang berbahaya.
“Ratusan orang akan terbunuh pada saat ini besok. Kemudian ratusan lagi, dan kemudian ribuan,” kata Mansour. “Anak-anak akan terbunuh. Menjadi yatim-piatu. Cedera. Cacat seumur hidup.”
Duta Besar Israel mengucapkan terima kasih kepada AS atas dukungannya dan mengatakan gencatan senjata memungkinkan dengan kembalinya seluruh sandera dan kehancuran Hamas.
Sejumlah organisasi bantuan kemanusiaan dan hak-hak asasi manusia (HAM) mengkritik Washington.
“Pemerintah AS berdiri sendiri untuk memveto gencatan senjata membawa kredibilitas AS untuk masalah HAM ke ambang kehancuran,” kata Abby Maxman, Presiden dan Kepala Eksekutif (CEO) Oxfam America.
“Sekali lagi, AS menggunakan hak vetonya untuk mencegah Dewan Keamanan agar tidak melakukan imbauan-imbauan yang telah AS tuntut sendiri dari Israel dan kelompok-kelompok bersenjata Palestina, termasuk kepatuhan terhadap hukum humaniter internasional, perlindungan warga sipil dan pembebasan semua warga sipil yang disandera,” kata Louis Charbonneau, Direktur PBB pada Human Rights Watch.
“Dengan terus menyediakan persenjataan dan perlindungan diplomatik untuk Israel sementara negara itu melakukan kekejaman, termasuk menerapkan hukuman kolektif terhadap populasi warga sipil Palestina di Gaza, AS berisiko terlibat dalam kejahatan perang,” kata Charbonneau memperingatkan. [voa]
Jaringan: VOA
Editor: Anton Marulam
