“Rasa-rasanya kita butuh ilmu komunikasi kita berkembang, agar yang mainstream tetap bisa menjalankan bisnis medianya sesuai dengan kode etik jurnalistik yang ada. Tapi yang media sosial mesti diajarkan sehingga ini seperti citizen journalism yang kemudian memegang kode etik jurnalistik juga. Nah yang ini belum, karena ini belum makanya kelihatan liar sekali,” kata Ganjar.
“Tapi tantangannya ini akan berlaku dalam perkembangan waktu beberapa hari ini. Ini lah yang kemudian kita mesti mengedukasi publik sehingga bebas, liberal yang diharapkan itu ingat ada batas, kewajiban dan asas yang mesti dipenuhi. Ini proses yang mesti kita kelola,” imbuhnya.
Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat Hendry Ch Bangun berharap Ganjar bisa berkomitmen menjaga kebebasan pers apabila terpilih menjadi orang nomor satu di Indonesia.
“Kami akan meminta komitmen Pak Ganjar mengenai bagaimana menjaga (dan) mempertahankan kemerdekaan pers yang kadang-kadang terancam,” ungkap Hendry.
Apalagi, ia mengakui bahwa saat ini kondisi pers di Tanah Air juga sedang tidak dalam kondisi baik-baik saja.
“Sekarang ini sedang mengalami krisis, baik secara etika, terlebih lagi secara ekonomi. Karena hampir 90 persen penghasilan yang dulu diperoleh media, jatuh ke media sosial, atau ke platform yang mengelola informasi lainnya,” katanya.
Meski Ganjar hanya memberikan gambaran secara umum terkait kebijakan dan dukungannya kepada pers apabila terpilih menjadi presiden, Hendry berharap Ganjar bisa membantu memperjuangkan kelangsungan hidup media massa secara konkret.
“Menurut saya, satu hal penting adalah UU Pers membuat tidak ada kontribusi pemerintah terhadap pers, padahal selama ini pers berkontribusi. Coba aja kayak COVID, membuat iklan masyarakat dan segala macam, puluhan miliar. Apa yang didapat pers dari pemerintah? Nol besar. Seharusnya pemerintah membantu, contohnya Pemda Sumatra Utara memberikan kontribusi Rp5 miliar untuk media cetak. Itu kan bentuk perhatian,” kata Hendry.
“Waktu di sini Pak Rudiantara (Menkominfo 2014-2019 -red), saya bilang bantu dong Pak, lalu dijawab “Kami tidak ada tugas dan fungsi membantu pers.” Hanya dia memberi hibah kepada Dewan Pers, itupun sifatnya untuk gaji pegawai, membuat aturan dan segala macam. Sama sekali tidak ada kontribusi pemerintah. Itu yang seharusnya kita harapkan dari presiden berikutnya,” pungkasnya. [voa]
Jaringan: VOA
Editor: Anton Marulam
