BATAM, Jurnalterkini.id — Pemerintah Provinsi Sumatera Barat kembali mengukuhkan kinerjanya di tingkat nasional. Pada ajang Penghargaan Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Batch 2 Regional Sumatera yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri di Batam, Rabu malam (12/8/2026), Pemprov Sumbar berhasil meraih dua penghargaan sekaligus beserta insentif fiskal total sebesar Rp3,5 miliar.
Sumbar meraih Peringkat Terbaik Pertama kategori ASRI/Pengelolaan Sampah dan Lingkungan dengan insentif Rp2 miliar, serta Peringkat Terbaik Kedua kategori Akses dan Layanan Pendidikan dengan insentif Rp1,5 miliar.
Capaian ini menjadikan Sumbar satu-satunya provinsi di wilayah Regional Sumatera yang meraih penghargaan pada dua kategori sekaligus.
Penghargaan diserahkan langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian kepada Wakil Gubernur Sumbar, Vasko Ruseimy.
Wakil Gubernur Vasko Ruseimy menyampaikan bahwa pencapaian ini merupakan buah kerja bersama seluruh jajaran Pemprov Sumbar dalam meningkatkan kualitas layanan dan pelaksanaan pembangunan yang berdampak langsung kepada masyarakat.
“Ini apresiasi untuk kerja bersama. Namun bagi kita, penghargaan bukan tujuan akhir. Yang paling penting adalah bagaimana kinerja pemerintah benar-benar dirasakan masyarakat. Kalau hari ini kita mendapat penghargaan, ke depan standar kerja kita harus lebih tinggi lagi,” ujar Vasko.
Ia menegaskan penghargaan ini justru menjadi cambuk untuk bekerja lebih keras, lebih cepat, dan lebih tepat sasaran. Pemprov Sumbar akan terus memperkuat pengelolaan lingkungan, meningkatkan kualitas pendidikan, serta memastikan seluruh program berjalan efektif dan manfaatnya kembali kepada masyarakat.
“Kita syukuri penghargaan ini, kita jadikan motivasi, dan kita pastikan manfaatnya kembali kepada masyarakat Sumatera Barat,” tegasnya.
📋 Penilaian Berbasis Data dan Kinerja Nyata
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemda berprestasi dan berharap capaian ini memotivasi daerah lain meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Sementara itu, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni menjelaskan penilaian mencakup empat kategori utama pengelolaan sampah dan lingkungan (ASRI), akses dan kualitas layanan kesehatan, akses dan layanan pendidikan, serta dukungan terhadap Program 3 Juta Rumah.
Penilaian dilakukan berbasis data BPS, kementerian/lembaga, SIPD, serta diverifikasi melalui tinjauan lapangan, paparan, dan wawancara mencakup capaian program, inovasi, dukungan APBD, kualitas layanan dasar, hingga sinergi antar-pihak. (Dion).
