JAKARTA – Presiden Joko Widodo resmi melantik Jenderal TNI Agus Subiyanto sebagai Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang baru, di Istana Negara, Rabu (22/11/2023). Agus menggantikan Laksamana Yudo Margono yang akan memasuki masa pensiun.
Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mengatakan ia akan senantiasa melanjutkan program-program yang telah dijalankan oleh panglima TNI sebelumnya. Ia pun menegaskan visi dan misi utamanya adalah mewujudkan TNI yang PRIMA.
“Jadi sesuai visi dan misi saya, (menjadikan) TNI yang PRIMA yakni professional, responsif, integratif, modern dan adaptif,” ungkap Agus usai dilantik di Markas Besar TNI di Cilangkap, Jakarta Timur.
Agus menjelaskan pihaknya akan senantiasa menjadikan dan melatih prajurit TNI ke depan agar bisa lebih professional (well trained), dan bisa bermanuver baik secara individu maupun kelompok. Jenderal Agus juga berkomitmen melengkapi prajurit dengan perlengkapan yang modern dari industri pertahanan dalam negeri (well equied).
“Kemudian well paid, kita akan berikan well paid (agar terjadi) operasi yang memadai. Kita akan ajukan secara bottom-up ke Kementerian Pertahanan,” tuturnya.
Adapun fokus utama TNI, menurut Agus, adalah konflik Papua, bencana alam dan pemilu di tahun depan.
Terkait Papua, kata Agus, harus dihadapi dengan kekuatan yang pintar, tetapi menggunakan soft power.
“Kita akan kedepankan operasi teritorial, kemudian hard power-nya karena mereka masih kombatan jadi kita tetap akan kita lawan dengan senjata. Tentunya dengan pasukan kita yang sudah terlatih di awal, yang well trained,” jelasnya.
Sementara terkait Pemilu yang sudah di depan mata, Agus menegaskan kembali netralitas TNI dalam pesta demokrasi ini. Menurutnya, TNI selalu bersikap netral sesuai UU nomor 42 tahun 2004 pasal 39. Pasal itu mernyebutkan, personel TNI aktif tidak boleh terlibat dalam politik praktis.
Pengamat Militer Khairul Fahmi mengatakan, visi, misi dan program para Panglima TNI ini tidak memiliki perbedaan yang siginifikan. Hal ini, kata Khairul, wajar karena visi dan misi mereka merupakan kepanjangan dari manifestasi agenda presiden.
“Artinya tinggal persoalan anggaran agar bisa dijalankan atau tidak karena kita tahu bahwa kita punya keterbatasan anggaran. Dan juga dari agenda prioritas itu mungkin harus di-breakdown lagi mana yang paling menjadi prioritas dan yang paling mungkin untuk direalisasikan dalam waktu kurang lebih dua tahunan ini,” ungkap Khairul.
Lebih jauh ia menjelaskan bahwa dalam jangka pendek Agus harus menyelesaikan berbagai masalah yang sampai saat ini belum terpecahkan dengan baik, termasuk konflik Papua.
