Sejarah Panjang
Indonesia memiliki sejarah panjang dalam peristiwa penghilangan orang secara paksa misalnya yang terjadi di tahun 1965.
Kemudian, operasi militer di Timor Timur (kini Timor Leste) pada tahun 1975-1999. Lalu, operasi militer di Aceh pada 1976-2005 hingga situasi konflik yang saat ini terjadi di Papua.
Korban penghilangan paksa yang terjadi di Indonesia tak memandang gender. Laki-laki maupun perempuan tercatat pernah menjadi korban penghilangan secara paksa.
Ketua Komnas Perempuan, Andy Yentriyani, mengatakan perempuan yang menjadi korban langsung atas tindakan penghilangan orang secara paksa harus berhadapan dengan kekerasan fisik, psikis, intimidasi, stigma, dan pengasingan.
“Tapi juga sangat rentan mengalami kekerasan seksual dan diskriminasi,” katanya.
Bukan hanya itu, perempuan yang merupakan keluarga korban penghilangan paksa juga turut menghadapi kekerasan psikis karena diintimidasi.
“Mengalami kekerasan seksual dan penahanan semena-mena termasuk beberapa bentuk penyiksaan,” ucap Andy Yentriyani.
Andy pun berharap pembahasan RUU Pengesahan Konvensi Internasional untuk Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa di parlemen harus segera dilakukan.
Menurutnya para korban penghilangan paksa berhak untuk mengetahui kebenaran dari peristiwa pelanggaran HAM. Para keluarga korban juga memiliki hak untuk mengetahui nasib keluarganya akibat penghilangan paksa.
“Para korban berharap pemulihan yang bersifat holistik itu juga bisa diperoleh baik itu layanan kesehatan jiwa, sosial, dan dukungan ekonomi. Upaya pemulihan yang telah dikembangkan secara mandiri oleh komunitas korban dan penyintas mendapatkan dukungan lebih besar dari negara,” ucap Andy.
