Presiden Sebut Subsidi Kendaraan Listrik Penting untuk Menarik Investasi

Presiden Jokowi memberikan pengarahan dalam acara kolaborasi Pengembangan Ekosistem Kendaraan Listrik di Jakarta. (Foto dok.: Biro Setpres)
Presiden Jokowi memberikan pengarahan dalam acara kolaborasi Pengembangan Ekosistem Kendaraan Listrik di Jakarta. (Foto dok.: Biro Setpres)

“Artinya jika elektrifikasi kendaraan berlangsung masif, ya sama konsumsi energi yang bersumber dari energi fosil akan naik. Jadi kendaraannya rendah emisi tapi sumber energinya masih tinggi emisi. Harusnya seiring berjalan, perbaikan transportasinya iya, elektrifikasi transportasi publik iya, nambah armada, nambah koridor tapi berlangsung beriring dengan transisi energi, sumber pembangkit yang mempunyai kontribusi sekian persen terhadap polusi perlahan-perlahan dipensiunkan,” jelasnya.

Hal Senada juga diutarakan oleh Djoko Setijowarno, Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata dan Wakil Ketua Bidang Penguatan dan Pengembangan Kewilayahan Masyarakat Transportasi Indonesiaia (MTI).

Bacaan Lainnya

Berkaca pada negara lain, katanya, subsidi hanya diberikan bila kondisi layanan transportasi umumnya sudah tertata dengan sangat baik.

“Lain halnya dengan di Indonesia yang sekarang sedang mengalami krisis angkutan umum dan krisis kecelakaan lalu lintas. Tentunya, kebijakan kendaraan listrik dapat menurunkan atau mengurangi kedua krisis tersebut. Bukannya, justru dengan kebijakan insentif itu akan menambah masalah baru lagi, yakni kemacetan lalu lintas,” ungkap Djoko.

Ia meyakini, jika pembenahan transportasi massal dilakukan dengan baik maka perlahan namun pasti masyarakat akan beralih meninggalkan kendaraan pribadi mereka untuk kegiatan sehari-hari. Ia melihat anggaran pemerintah cukup besar untuk melakukan perbaikan transportasi massal ini sehingga akhirnya bisa menekan angka kemacetan dan polusi.

Djoko mencontohkan, sebelum tahun 2013 pelayanan KRL Jabodetabek sangat buruk sehingga hanya mampu mengangkut rata-rata 350 penumpang per hari. Namun, setelah dilakukan berbagai pembenahan di segala sisi, dalam kurun waktu lima tahun jumlah penumpang pun melonjak hingga 1,1 juta pada tahun 2018.

Djoko juga mengatakan, pembenahan angkutan umum jangan hanya berfokus di Jakarta saja, tapi jug a di daerah penyangga, seperti Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Bodetabek).

“Bantuan rutin dari APBD DKI Jakarta setiap tahun ke pemda di Bodetabek untuk beberapa tahun dapat difokuskan untuk membenahi layanan angkutan umum di daerah masing-masing,” pungkasnya. [voa]

Jaringan: VOA
Editor: Anton Marulam

Total Views: 306

Pos terkait