Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, dua organisasi Islam besar di Indonesia menyatakan akan mengambil jarak dari politik praktis. Dua organisasi ini memang menjadi rebutan karena perannya sebagai lumbung suara.
Ketua Pengurus Besar Nahdlatul ulama dalam berbagai kesempatan telah menegaskan bahwa organisasi tersebut membuka ruang yang sama bagi partai politik. Pesan senada kembali dia ulang di Semarang, Minggu (14/5) dalam acara Halal Bihalal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
Ketua PB NU Yahya Cholil Staquf mengatakan tugas organisasi itu adalah mengawal keselamatan bangsa dan negara.
“Kita konsolidasi betul-betul, supaya warga kita ini, nanti tidak diseret-seret, dipecah belah, oleh entah siapa untuk kepentingan politik masing-masing,” ujarnya dalam pidato penuh semangat.
Yahya menegaskan bahwa tidak berpolitik praktis berbeda dengan tinggal diam. Organisasi ini tetap akan berperan jika muncul persoalan-persoalan nasional. Namun, kehadiran itu tidak dimaknai dalam bentuk dukungan kepada pihak tertentu dalam kontestasi yang sedang berjalan.
“Nahdlatul Ulama tidak punya kepentingan apapun terhadap politik Indonesia ini, selain keselamatan bangsa dan negara,” tandas dia.
Dia dengan tegas juga meminta semua pihak untuk menghindari politik identitas, khususnya dengan menggunakan agama.
Yahya mengatakan, “Jangan mempermainkan agama. Jangan menjadikan agama ini alat permainan, apalagi untuk memperoleh dunia. Maka, dari awal saya menentang politik identitas.”
Bagi NU, politik identitas sama maknanya dengan mempermainkan agama.
Dalam kesempatan berbeda, Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir juga memastikan bahwa organisasi ini tidak berpolitik praktis. Berbicara kepada jajaran pimpinan pusatnya di Yogyakarta, Haedar mengingatkan tentang garis besar perjuangan (khittah) Muhammadiyah, yang harus ditaati dan diikuti keluarga besar organisasi ini.
“Muhammadiyah juga paham, bahwa anggota Muhammadiyah ini ada yang condong ke ini condong ke itu. Dan karena condong ke ini, maka tidak suka ke itu. Begitu kan, itu wajar. Kami tidak akan masuk ke arena itu, tetapi tetap saja mesti berkeadaban,” ucapnya.
Muhammadiyah, kata Haedar, menempatkan dukungan politik ada di ranah pribadi masing-masing anggota organisasi. Karena itu, dalam semua kegiatan politik, Muhammadiyah melarang penyertaan organisasi, bahkan hingga ke simbol-simbolnya.
“Berpolitik itu juga perlu kecerdasan, agar berkeadaban. Kalau menang, menangnya juga menang dengan elegan, kalau kalah juga tidak jatuh diri,” kata Haedar lagi.
Haedar juga berpesan, seluruh anggota organisasi untuk menjaga Muhammadiyah. “Harganya terlalu mahal, kalau kita mengorbankan organisasi,” ujarnya memberi alasan.
Di internal organisasi, Muhammadiyah juga telah menetapkan aturan terkait pengurus yang terjun ke dunia politik praktis.
