DPRD Karimun Gelar Paripurna APBD-P

Mengenai target belanja, juga naik dari sebesar Rp85 miliar dibandingkan target pada APBD murni, atau meningkat dari Rp1,077 triliun menjadi Rp1,162 triliun.

Karimun (Jurnal) – DPRD Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, Senin (30/9) menggelar rapat paripurna penyampaian Nota Keuangan dan Rancangan Perubahan APBD 2013 dipimpin Ketua DPRD Raja Bakhtiar.

Dalam rapat paripurna itu, Plh Bupati Karimun Aunur Rafiq memaparkan bahwa pendapatan dalam Rancangan Perubahan APBD 2013 ditargetkan naik dari Rp939 miliar pada APBD menjadi Rp1,019 triliun.

Aunur Rafiq mengatakan, terjadi peningkatan pada pendapatan sebesar Rp81.170.012.090.

Target pendapatan sebesar itu, kata dia, meliputi pendapatan asli daerah (PAD) mengalami kenaikan sebesar Rp31.139.315.649, dana perimbangan naik sebesar Rp49.336.931.584 dan sumber pendapatan lain-lain yang sah naik sebesar Rp693.764.857.

Mengenai target belanja, juga naik dari sebesar Rp85 miliar dibandingkan target pada APBD murni, atau meningkat dari Rp1,077 triliun menjadi Rp1,162 triliun.

Belanja, kata dia lagi, terdiri atas belanja tidak langsung mengalami kenaikan menjadi Rp23.922.458.600 dari target semula sebesar Rp470.217.195.951.
   
“Belanja tidak langsung adalah belanja yang tidak terkait dengan program dan kegiatan seperti belanja pegawai, hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan kepada pemerintah desa dan belanja tidak terduga,” ujarnya.

Sedangkan belanja langsung, kata dia lagi, ditargetkan naik menjadi Rp668.459.129.736, atau sebesar Rp61.123.232.120 dari target semula, yaitu Rp607.335.897.616.

Melihat pada target pendapatan dan belanja yang sama-sama mengalami kenaikan, ia mengatakan terjadi defisit atau belanjar lebih besar dari pendapatan sebesar Rp143.107.323.906.

Namun demikian, kata dia, defisit tersebut ditutupi dengan pembiayaan netto bersumber dari pembiayaan penerimaan dan pembiayaan pengeluaran.

Pembiayaan penerimaan ditargetkan sebesar Rp145.107.323.906, meningkat sebesar Rp3.875.678.630 yang berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) tahun anggaran 2012.

“Silpa sebanyak itu merupakan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2012 beberapa waktu lalu,” tuturnya.

Sedangkan pembiayaan penerimaan tidak berubah, tetap Rp2 miliar untuk penyertaan modal Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Karimun,” ucapnya.

Usai penyampaian Nota Keuangan dan Rancangan Perubahan APBD 2013 oleh Aunur Rafiq, rapat paripurna dilanjutkan dengan pndangan umum fraksi-fraksi. (rus)

Total Views: 301

Pos terkait