Jakarta, JurnalTerkini.id – Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi menegaskan ASEAN tidak boleh didikte Myanmar. Lima poin konsensus merupakan satu-satunya pendekatan ASEAN dalam menyelesaikan persoalan di Myanmar.
Untuk menyelesaikan persoalan krisis politik di Myanmar yang terjadi sejak kudeta militer pada 1 Februari 2021, para pemimpin negara-negara anggota ASEAN pada April 2021 telah mengeluarkan lima butir konsensus yang terdiri dari dialog konstruktif, penghentian kekerasan, mendiasi antara berbagai pihak, pemberian bantuan kemanusiaan dan pengiriman utusan khusus ke Myanmar.
Namun kelima poin konsensus itu tidak kunjung dilaksanakan oleh junta militer Myanmar.
Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi mengatakan lima poin konsesnsus ini merupakan satu-satunya pendekatan ASEAN dalam menyelesaikan persoalan di Myanmar. Retno menegaskan ASEAN tidak boleh didikte oleh junta militer di Myanmar.
“Dalam mekanisme ASEAN, hanya dikenal satu track dalam engagement dengan Myanmar yaitu dengan rujukan utama implementasi 5PC (five poin consensus),”ujar Retno dalam jumpa pers bersama dengan Menlu Malaysia Zambry Abdul Kadir di Jakarta.
Zambry Abdul Kadir sepakat dengan Retno Marsudi bahwa ASEAN tidak boleh didikte oleh junta militer Myanmar, dan bahwa lima poin konsensus ASEAN itu sedianya dilaksanakan secara keseluruhan.
“Kerja-kerja ASEAN tidak boleh ditentukan oleh junta tentara Myanmar. Dalam hal ini Malayasia dan Indonesia akan memastikan keadaan di Myanmar tidak akan mengganggu community di ASEAN,” kata Zambry.
Indonesia akan menjadi ketua ASEAN pada 2023, banyak kelompok madani termasuk Pemerintah Persatuan Myanmar (NUG) berharap Indonesia membuat kemajuan dalam menyelesaikan krisis di negara tersebut, setelah tidak adanya langkah signifikan yang diambil presidensi Kamboja.
