Kontradiktif
Dosen Hubungan Internasional dan Komunikasi Politik Universitas Jember Muhammad Iqbal mengatakan seruan Jokowi di ajang G7 untuk berinvestasi di sektor energi bersih dan juga permintaan pencabutan sanksi terhadap pupuk dan pangan Rusia boleh dikatakan kontradiktif.
Pasalnya, kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal energi bersih belum maksimal, apalagi Indonesia masih memiliki ketergantungan pasar impor pupuk dan gandum.
Dalam sektor pemanfaatan energi baru dan terbarukan (EBT) misalnya, realisasinya masih jauh dari target. Padahal potensi Indonesia di sektor itu sangat besar. Selain itu, kebijakan pangan dan pupuk masih belum berpihak kepada rakyat kecil.
“Saya kira akan ke sana arahnya (kontradiktif). Kalau melihat bagaimana respons negara G7 ketika Jokowi mengusung untuk investasi pangan maupun energi bersih, mengingat kondisi dalam negeri faktanya adalah seperti pembangunan untuk energi bersih terus dilakukan iya, namun persoalannya yang energi fosil , dan kecenderungan untuk impor gandum dan pupuk itu relatif angkanya tidak berkurang, justru malah naik. Terlebih lagi subsidi pangan dan pupuk justru dalam dua tahun terakhir cenderung berkurang dan banyak dipangkas,” ungkapnya kepada VOA.
Presiden Jokowi bertolak ke Eropa dan dijadwalkan akan bertemu dengan Presiden
Menurut Muhhamad, sekembalinya Jokowi ke tanah air, pemerintah harus bergerak cepat untuk memaksimalkan sektor pangan dan memanfaatkan energi. Hal ini, katanya, untuk membuka mata dunia bahwa Indonesia juga turut andil dalam menekan pemanasan global dan meningkatkan ketahanan pangan.
”Perpernyataan Jokowi di satu sisi memang patut kita dorong, tapi di sisi lain kita harapkan ketika kembali ke tanah air, Jokowi bisa terus gerak cepat memerintahkan menteri-menteri untuk membuat banyak terobosan dalam waktu yang tersisa sampai dua tahun ini supaya tahun depan Indonesia untuk menekan suhu bumi, ancaman pemanasan global, termasuk ekpansi untuk bisa memperoleh kecukupan dalam ketahanan pangan itu,” pungkasnya. [voaindonesia]
Baca juga: Di ASEAN, Singapura Negara Pertama akan Berlakukan Sanksi untuk Rusia
