Kondisi itu menjadi alasan pihaknya untuk terus mendorong ketiga ruas jalan tersebut agar pembangunan dan pemeliharaannya bisa menggunakan APBN.
Terlebih, kata dia, Gubernur Kepri Ansar Ahmad juga sangat memberi atensi lebih terhadap hal tersebut.
“Sudah ratusan kilo jalan yang dibangun oleh daerah, kalau pemeliharaan atau perawatan terus dengan APBD tidak akan kuat. Maka, kita akan dorong terus ini dan bapak Gubernur juga begitu atensinya terhadap usulan kita karena melihat ruas jalan nasional di Karimun yang masih tergolong pendek sekitar 26 kilometer saja,” kata Rafiq.
Bupati menjelaskan, bahwa ketiga ruas jalan tersebut sudah memenuhi persyaratan untuk menjadi jalan nasional.
Ia mencontohkan seperti usulan ruas jalan nasional dari Tanjung Maqom Selat Beliah ke Tanjungbatu Kundur.
“Ruas jalan Tanjung Maqom Selat Beliah ke Tanjungbatu yang kita usulkan ini sudah memenuhi persyaratan karena ada sektor ekonominya yang mendukung seperti PT Timah, Pelabuhan Roro dan pusat ekonomi masyarakat serta pengembangan kawasan industri pertanian,” jelasnya.
Terakhir, orang nomor satu di Karimun ini berharap agar pemerintah pusat dapat memprioritaskan usulan jalan nasional di Provinsi Kepulauan Riau.
Hal tersebut mengingat Provinsi Kepulauan Riau merupakan wilayah terluar, terdepan dan perbatasan.
Tidak hanya itu, Batam, Bintan dan Karimun juga merupakan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas atau Free Trade Zone (FTZ).
“Jalan nasional ini penting untuk mendorong perekonomian dan kita berharap ada perhatian dan kejelian dari pemerintah untuk Karimun sebagai salah satu daerah FTZ dengan investasi yang perkembangannya cukup baik,” ucap Bupati Rafiq. (yra)
Baca juga: Bupati Karimun Tegaskan Pertahankan Honorer, GTKNHK 35+ Beri Apresiasi
