Karimun, JurnalTerkini.id – Forum Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer Non-Kategori usia 35 tahun keatas (GTKNHK 35+) memberikan apresiasi terhadap penegasan Bupati Karimun, Aunur Rafiq yang menyebut akan tetap mempertahankan tenaga honorer baik kontrak maupun insentif.
Terlebih, penegasan tersebut disampaikan di tengah kekhawatiran ribuan tenaga honorer mengenai kepastian nasib mereka yang disebut-sebut akan dirumahkan akibat ketidakmampuan keuangan daerah.
Hal tersebut disampaikan langsung oleh Koordinator (GTKNHK 35+) Kabupaten Karimun, Mahadi usai melakukan audiensi bersama DPRD Karimun, Selasa (31/8/2021).
“Kami mengapresiasi dan terima kasih kepada Bapak Bupati karena masih mempertahankan tenaga honorer. Meskipun, APBD kita sudah sekarat,” ujar Mahadi.
Menurutnya, penegasan yang disampaikan oleh orang nomor satu di Karimun tersebut sangat bagus.
Mengingat, apabila ribuan tenaga honorer dirumahkan sama saja dengan menambah angka pengangguran di Kabupaten Karimun.
“Sejauh ini bagus karena teman-teman butuh pekerjaan kalau seandainya memang dirumahkan berarti mereka harus cari pekerjaan yang berarti menambah pengangguran,” kata Mahadi.
Namun, Mahadi mengatakan bahwa pihaknya tetap mengharapkan ada solusi terbaik dari pemerintah agar walaupun tenaga honorer tetap dipertahankan. Akan tetapi, tidak dibarengi dengan pengurangan gaji.
Meskipun, kebijakan pengurangan gaji sebesar 40 persen tersebut diambil agar ribuan tenaga honorer tidak dirumahkan akibat ketidakmampuan keuangan daerah.
Ia meyakini pihak pemerintah dalam hal ini eksekutif dan legislatif sudah merencanakan strategi yang benar atau win-win solution terhadap nasib tenaga honorer.
“Kami menunggu solusi ketiga, saya yakin mereka (pemerintah) udah merencanakan strategi yang benar-benar win-win solution yang tidak terimbas ke kami (tenaga honorer-red),” ujarnya.
Diberitakan sebelumnya, Bupati Karimun, Aunur Rafiq menegaskan bahwa pihaknya tidak ingin merumahkan atau bahkan memecat sejumlah tenaga honorernya .
Meskipun, pemerintah daerah diperbolehkan oleh pemerintah pusat untuk merumahkan tenaga honorer di tengah kondisi sulit akibat ketidakmampuan keuangan daerah.
Bupati Rafiq menjelaskan, alasannya mengambil langkah untuk tidak merumahkan tenaga honorernya yang berjumlah kurang lebih sebanyak 5 ribu orang tersebut.
