Bisa Ya, Lahan Pantai di Karimun Jadi Hak Milik?

  • Whatsapp

JUMAT, 17 November 2017, kalangan nelayan di pesisir pantai Kuda Laut, Baran, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau dikejutkan dengan kedatangan Juru Sita Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, yang berniat mengeksekusi lahan pantai tempat kalangan nelayan mencari nafkah sejak lama.

Juru Sita mengeksekusi sebidang lahan di tepi pantai berdasarkan permohonan eksekusi dari Rinto, pemilik perumahan LBP Batu Lipai, Tanjung Balai Karimun.

“Sungguh tidak disangka-sangka. Kehadiran para aparat pengadilan tersebut berniat untuk melakukan Sita Eksekusi,” kata Edwar Kelvin Rambe, seorang advokat muda Kabupaten Karimun dalam keterangan tertulis yang diterima Jurnal, Sabtu (18/11).

Edwar Kelvin Rambe menyebutkan ada keanehan dari proses sisa eksekusi, disebabkan lahan yang berukuran lebih dari 100 meter termasuk lahan pantai yang sejak lama menjadi tempat mencari nafkah kalangan nelayan tradisional.

Proses sita eksekusi sempat mendapat penolakan dan terjadi perdebatan alot. Edwar Kelvin Rambe yang menjadi kuasa hukum warga nelayan sempat berargumen lahan pantai adalah tanah negara, sehingga juru sita sempat membatalkan proses eksekusi.

Namun, di hari yang sama pukul 16.00 Wib, mereka kembali mendatangi wilayah tersebut dan tanpa melakukan pengukuran dan pencocokan batas-batas terlebih dahulu, Sita Eksekusi terhadap tanah, pantai dan laut tempat nelayan tersebut berkehidupan pun dijatuhkan.

“Pak. Ini tanah kami. Ini laut kami. Kenapa mau di ambil pak. Salah kami apa, kami sudah turun temurun mengais rezeki disini, kami juga tidak pernah dipanggil ke Pengadilan,” kata salah seorang nelayan.

Para nelayan tidak bisa berbuat banyak, hanya bisa meratapi kepada aparat penegak hukum yang melakukan sita ekskusi.

Seharusnya, juru sita mencocokkan dan mengukur objek yang akan disita. Edwar menilai pelaksanaan sita eksekusi melanggar Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 tahun 1962 tentang Cara Peletakan Sita.

“Ini kan pantai dan laut tempat nelayan. Mana bisa dilekatkan hak milik dan dilakukan sita. Coba lihat Kepress Nomor 32 tahun 1990 pasal 14 dan Peraturan Presiden RI Nomor 51 tahun 2016. Ini tanah dikuasai negara dan dimanfaatkan untuk kepentingan umum, bukan pribadi,” papar Edwar.

Para nelayan hanya bisa tertunduk lesu, tidak percaya dengan kejadian yang telah dialaminya, di hari Jumat yang menjadi berkah buat semua orang malah menjadi sebuah petaka bagi kehidupan para Nelayan Kuda Laut, Meral, Karimun.

Sementara itu, Dewan Presidium Pusat LMR-RI selaku Lembaga Missi kemerdekaan Indonesia yang berkedudukan di Jakarta Muslani juga heran dan kaget dengan proses sita eksekusi.

Saat dihubungi via telepon seluler Muslani mengatakan, “Di Jakarta saja tempat dimana para petinggi-petinggi penegak hukum berdikari tidak berani seperti itu. Mana mungkin rasional bibir pantai dan laut bisa jadi milik orang pribadi. Kalaupun bisa, itu hanya dapat dimohonkan oleh Perusahaan Badan Hukum yang akan melakukan reklamasi. Ini tidak bisa dibiarkan jajaran pusat harus tau kejadian yang ada di pulau penjuru Indonesia,”.

Para nelayan hanya bisa meratapi nasib mereka, pencarian mereka terancam, nasib anak istri juga terancam karena tidak lagi punya tempat tinggal dan tempat mencari nafkah.

Apa memang bisa, lahan pantai mengantongi sertifikat hak milik atau menjadi hak milik?. (red)

 

Pos terkait