“‘kan tidak mungkin kita menggunakan uang Pribadi untuk kepentingan Dinas. Karena uang Pemkab harus digunakan untuk kegiatan Pemkab sesuai dengan tanggal digunakan,” ucapnya.
Rahmad juga menjelaskan, bahwa sebelumnya telah terjadi perdebatan dengan pemutusan aliran listrik running teks pengumuman C-19, namun Pemkab memohon untuk penyambungan karena running teks itu bagian dari langkah sosialisasi pencegahan C-19 di Asahan.
“Kita sempat berdebat, akhirnya PLN menyambung kembali. Saya tidak habis pikir, kenapa dilakukan pemutusan, pada dasarnya linstrik bukan untuk kepentingan pribadi, tapi untuk melayani masyarakat,” jelas Hidayat.
Pada hari ini pihaknya juga mendapat informasi bahwa RSUD HAMS juga akan dilakukan pemutusan listrik oleh pihak PLN ULP Kisaran.
Kalau ini, kata dia, maka pelayanan pasien akan terganggu, karena menurut laporan dari Dirut RSUD, saat ini ada sekitar 10 pasien yang dirawat di ruang ICU.
“Kalau listrik diputus kita tidak tau apa yang terjadi dengan pasien tersebut, apakah pihak PLN ULP kisaran mau bertanggung jawab,” tegas Rahmad.
Oleh sebab itu, kata Rahmad, pihaknya akan melakukan pelaporan ke PLN Wilayah Sumut, dan PLN Pusat, apakah permohonan Pemkab Asahan tidak bisa ditorelir, dan apakah ini berlaku untuk semua wilayah di Sumut dan Indonesia.
“Saya akui PLN mempunyai beban dan target, namun semua itu harus memperhatikan kepentingan masyarakat banyak, dan jangan karena masalah ini pelayanan publik dikorbankan,” jelas Rahmad.
Baca juga: Bupati Asahan Rapat Bahas Penjemputan Vaksin COVID-19
