“Jadi, Program CSR diharapkan dapat mendukung program pembangunan, di saat pemerintah daerah dihadapkan pada keterbatasan anggaran”
Karimun (Jurnal) – Panitia Khusus DPRD Karimun, Provinsi Kepulauan Riau kunjungan kerja ke Jakarta untuk berkonsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri terkait pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Program Corporate Social Responsibility (CSR) Perusahaan.
“Selain ke Kemendagri, pansus juga berkonsultasi ke Kementerian Sosial,” kata anggota Pansus Ranperda CSR, Anwar Abubakar melalui sambungan telepon dari Tanjung Balai Karimun, Jumat (21/10).
Anwar yang juga Ketua DPD PAN Karimun menjelaskan, kunjungan kerja ke dua kementerian tersebut bertujuan untuk membahas dan merumuskan klausul-klausul yang akan dituangkan dalam draft ranperda.
Dengan konsultasi tersebut, pansus mengharapkan agar ranperda tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan setelah nantinya disahkan menjadi perda.
Dalam konsultasi ke Kemendagri, jelas Anwar, pejabat di kementerian tersebut memberikan sejumlah masukan, seperti perlu adanya fasilitator yaitu Bappeda dalam menjembatani program CSR perusahaan dengan program pembangunan yang dilaksanakan pemerintah.
Kemudian, Program CSR yang dilakukan perusahaan sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar, juga hendaknya disinkronkan dengan program pembangunan.
“Jadi, Program CSR diharapkan dapat mendukung program pembangunan, di saat pemerintah daerah dihadapkan pada keterbatasan anggaran,” katanya.
Program CSR merupakan istilah baru yang dulunya bernama Program Community Development sebuah perusahaan, dengan memberikan bantuan berupa pembangunan bidang kesehatan, pendidikan dan infrastruktur terhadap masyarakat dan lingkungan dimana perusahaan tersebut beroperasi.
“Karena CSR ini masih baru, maka kita harus berkonsultasi dengan pusat. Kita berharap pembahasan ranperda-nya segera selesai dan dapat disahkan menjadi perda,” ucap Anwar yang sudah tiga periode duduk di DPRD Karimun. (jurnal/rdi)
Simak Juga:
DPRD Karimun Setujui APBD Perubahan 2016
Pansus RanperdaTSP Himpun Masukan Masyarakat
Pansus Cari Masukan Praktisi Pendidikan
