“Dinas PU paling banyak dipotong sebagai penyesuaian kondisi anggaran yang mengalami defisit”
Karimun (Jurnal) – Belanja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Perubahan 2016, akan dipotong sebesar Rp74 miliar, kata anggota Badan Anggaran DPRD Karimun Sulfanow Putra.
“Dinas PU paling banyak dipotong sebagai penyesuaian kondisi anggaran yang mengalami defisit,” kata dia di Tanjung Balai Karimun, Minggu (2/10).
Sulfanow Putra mengatakan, pemotongan belanja di Dinas Pekerjaan Umum (PU) dilakukan untuk proyek-proyek fisik, sebagai dampak dari penurunan penerimaan Dana Bagi Hasil Migas dari pemerintah pusat.
Dia mengatakan, pemotongan anggaran belanja sebenarnya terjadi di setiap satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemkab Karimun.
Menurut dia, penyusunan APBD-P 2016 hanya menyesuaikan kondisi anggaran, atau tidak ada penambahan proyek atau pekerjaan pada masing-masing SKPD.
“Yang ada adalah efisiensi anggaran,” kata dia.
Banggar DPRD Karimun, tengah membahas rancangan Perda APBD Perubahan Karimun 2016 yang telah disampaikan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Dalam pembahasan tersebut, pos belanja yang awalnya diajukan Rp1,345 triliun, menjadi berkurang pada angka Rp1,181 triliun, atau terjadi pemotongan sebesar Rp164 miliar.
Untuk anggaran yang bersentuhan langsung dengan pelayanan publik, seperti bidang kesehatan dan pendidikan, menurut Sulfanow Putra, tidak ada pemotongan karena termasuk program urusan wajib.
“Untuk tunjangan kesra pegawai juga akan dilakukan pemotongan, pada kisaran 20 persen. Yang tidak dipotong adalah tunjangan honorer,” katanya. (jurnal/rdi)
Simak juga:
RPJMD Karimun 2016-2021 Disahkan
Bamus Susun Agenda Kelengkapan dan Rapat Dewan
Pansus Sampaikan Laporan LPP APBD Karimun
Pansus APBD Soroti Perjalanan Dinas Ganda
