Karimun (Jurnal) – Pemerintah Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau meminta dukungan pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mewujudkan program konektivitas antarpulau.
“Permintaan dukungan itu kami sampaikan dalam pertemuan dengan Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Kementerian PUPR, Jumat (23/9) lalu,” kata Bupati Karimun Aunur Rafiq di Tanjung Balai Karimun.
Bupati mengatakan, dukungan yang dibutuhkan terkait dengan pembangunan infrastruktur pendukung program konektivitas antarpulau yang termasuk dalam program prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021.
Dijelaskannya, pembangunan infrastruktur yang membutuhkan bantuan anggaran dari pusat antara lain, pembangunan jalan, jembatan dan pelabuhan.
Kemudian, pembangunan infrastuktur menyangkut kebutuhan dasar masyarakat, seperti pengadaan air bersih, irigasi dan listrik yang menjangkau secara merata di daerah pulau.
“Alhamdulillah. Respons Kementerian PUPR sangat positif. Mereka meminta kita menindaklanjuti paparan itu dengan memasukkan proposal terkait perencanaan pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan itu,” tuturnya.
Program konektivitas antarpulau, menurut dia, sangat penting dan mendesak untuk percepatan pembangunan dan investasi, apalagi Karimun merupakan daerah perbatasan yang memiliki ratusan pulau kecil maupun besar, berpenghuni maupun kosong.
“Pembangunan infrastruktur sangat penting dikaitkan dengan letak Karimun yang cukup strategis yang diapit negara serumpun, Malaysia dan Singapura,” katanya.
Dalam pertemuan itu, lanjut dia, Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Kementerian PUPR Ridho mengatakan, Kabupaten Karimun cukup strategis untuk dikembangkan sebagai kawasan industri dan membutuhkan ketersediaan sarana infrastruktur yang memadai, dan termasuk juga pembangunan rumah susun sederhana sewa atau rusunawa untuk para pekerja.
Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Kementerian PUPR menilai pertumbuhan ekonomi Karimun cukup pesat, yang dilihat dari makin banyaknya jumlah tenaga kerja di kawasan perdagangan bebas atau free trade zone (FTZ) Karena itu, perlu dukungan penuh dari pemerintah untuk menjawab komitmen investor yang telah menanamkan modalnya, kata Aunur Rafiq.
“Segera kita masukkan infrastruktur apa saja yang dibutuhkan, sebagaimana yang diinginkan Kementerian PUPR,” ucap bupati yang didampingi Kepala Bagian Humas Setkab Karimun Muhammad Yosli.
Pengembangan ekonomi kemaritiman termasuk salah satu visi dan misi pembangunan yang digagas Bupati Aunur Rafiq dan Wakil Bupati Anwar Hasyim, sebagai salah satu upaya untuk menangkap peluang investasi limpahan dari negara tetangga Singapura dan Malaysia, serta negara-negara lain di Asia Tenggara. (jurnal/rdi)
