PADANG, Jurnalterkini.id— Kualitas demokrasi di Sumatera Barat menunjukkan lonjakan signifikan. Berdasarkan hasil evaluasi nasional Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Tahun 2025 yang diumumkan di Semarang, Jawa Tengah, Kamis (21/5/2026), nilai IDI Sumbar berhasil meningkat dari 78,83 pada tahun 2024 menjadi 80,08. Angka ini menempatkan Sumbar masuk ke dalam kategori demokrasi tinggi, naik dari kategori sedang sebelumnya.
Evaluasi ini dilakukan secara bersama-sama oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Bappenas, Kemendagri, serta Badan Pusat Statistik (BPS), dengan menilai tiga aspek utama: kebebasan, kesetaraan, dan kapasitas lembaga demokrasi, yang dijabarkan ke dalam 22 indikator penilaian.
Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, menyambut baik capaian ini dan mengapresiasi kerja keras seluruh elemen masyarakat. Menurutnya, peningkatan ini adalah bukti nyata kolaborasi pemerintah daerah, Forkopimda, akademisi, politisi, media, ormas, dan seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga stabilitas sosial politik sekaligus membuka ruang partisipasi publik yang luas.
“Peningkatan IDI ini menunjukkan bahwa kualitas demokrasi di Sumatera Barat terus bergerak ke arah yang lebih baik. Ini indikator positif bahwa tata kelola pemerintahan, keterbukaan informasi, dan pelayanan publik semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” ujar Mahyeldi.
Meski telah meraih kategori tinggi, Mahyeldi menegaskan komitmen untuk tidak berpuas diri. Pemerintah provinsi akan terus memperkuat implementasi substantif demokrasi melalui peningkatan pelayanan publik, pendidikan politik masyarakat, serta menjaga kebebasan berpendapat yang bertanggung jawab.
“Demokrasi yang baik berdampak langsung pada kesejahteraan, iklim investasi, dan pembangunan. Capaian ini menjadi motivasi untuk memperkuat kolaborasi dan kondusivitas daerah,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Sumbar, Mursalim, menjelaskan bahwa perbaikan nilai ini didorong oleh membaiknya stabilitas sosial politik, partisipasi masyarakat, serta kualitas tata kelola pemerintahan.
“Capaian ini merupakan hasil evaluasi nasional yang dilakukan secara komprehensif oleh BPS bersama kementerian dan lembaga terkait melalui pendekatan kuantitatif maupun kualitatif selama satu tahun penuh,” jelas Mursalim.
Namun, ia mengingatkan masih ada tantangan ke depan, utamanya terkait penguatan literasi digital, antisipasi disinformasi, dan polarisasi di media sosial.
“Ke depan, kami akan perkuat sinergi lintas sektor, tingkatkan kualitas komunikasi publik, dan perluas partisipasi agar demokrasi di Sumbar tetap berjalan partisipatif dan berkelanjutan,” pungkas Mursalim.
Capaian ini semakin mengukuhkan posisi Sumbar sebagai daerah yang mampu menyeimbangkan antara kekuatan demokrasi, stabilitas keamanan, dan kemajuan pembangunan.
