Ia menegaskan telah melakukan koreksi pada perencanaan awal dengan total Rp61 miliar yang kemudian ditargetkan pengeluaran pembiayaan daerah sekitar Rp1,5 miliar dinaikkan menjadi Rp2,5 miliar.
“Maka di 2025 kita mengoreksi angka ini untuk menambahkan sesuai dengan perencanaan awal Rp61 miliar, kemudian pengeluaran pembiayaan daerah kita targetkan Rp1.5 miliar yang bersumber dari pendapatan modal investasi mitra daerah pada perubahan APBD kita naikkan menjadi Rp2,5 miliar,” ujar Iskandar.
Dalam rapat paripurna ini juga Iskandarsyah mengatakan bahwa telah ada perubahan signifikan terhadap BPR Tuah Karimun mengingat BPR Tuah Karimun merupakan BPR pertama di Provinsi Kepulauan Riau.
“Di penyertaan modal Alhamdulillah kita bisa menyelesaikan dan memperbaiki BPR yang awalnya kita mendapatkan surat level 4 dari OJK kemudian kita selesaikan BPR mengingat BPR kita merupakan BPR pertama di Kepri, BPR Tuah Karimun telah mencetak Rp100.000.000 sejak bulan Januari,” katanya.
Iskandar juga menjelaskan terkait indikator kinerja makro ekonomi Kabupaten Karimun pada 2025 yang bersumber dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Karimun.
“Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karimun pada 2025 tumbuh sebesar 5,44% jika dibandingkan pada tahun 2024 yaitu 6,45% karena adanya pilpres dan pilkada sehingga ekonomi menguat tapi kalau dilihat 2025 pertumbuhan ekonomi di kuartal pertama bulan Januari hingga Maret cuma 3,67%,” kata Iskandar.
“Makanya ketika kami masuk, hal pertama yang kami dorong terkait dengan belanja pegawai sehingga kelihatan di kuartal 3 yakni 5,90% dan di kuartal 4 7,80% artinya tren kita sudah naik makanya ada kebijakan belanja modal dan belanja pegawai,” ungkapnya.
