Karimun (Jurnal) – DPRD Karimun mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2015 sebesar Rp1,265 triliun melalui rapat paripurna di Gedung DPRD, Jumat (12/12), tidak berubah dari KUA-PPAS yang telah disahkan dalam rapat paripurna sebelumnya.
Juru bicara Badan Anggaran DPRD Karimun Anwar Abu Bakar mengatakan, berdasarkan pembahasan antara Badan Anggaran dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) tiga hari berturut-turut. Maka diputuskan kalau APBD Karimun 2015 sebesar Rp 1,265 triliun dan tidak mengalami perubahan.
Anwar Abu Bakar juga menyampaikan pandangan akhir delapan fraksi di DPRD Karimun. Fraksi Partai Golkar meminta agar mengoptimalkan penggalian potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta menyoroti pembuatan drainase untuk mengatasi kebanjiran yang kerap melanda Karimun.
“Dari Fraksi Partai Demokrat meminta agar menetapkan dan pencapaian target PAD Karimun guna memberikan kontribusi untuk pembangunan. Demokrat juga meminta tidak hanya melakukan eksplorasi pajak dan retribusi melainkan juga mengembangkan usaha kecil dan menengah dan terakhir pada 2015 mendatang harus dituntaskan program jaminan kesehatan kepada masyarakat,” sebut Anwar.
Kata Anwar, Fraksi Partai Hanura hanya meminta agar dana hibah dan bantuan sosial (bansos) agar jelas peruntukkannya dan tidak menimbulkan pelanggaran hukum. Fraksi PDI Plus meminta kepada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Karimun untuk melakukan pengawasan kepada perusahaan pertambangan di Karimun serta menggali potensi PAD, khususnya dari sektor maritim.
“Fraksi Partai Keadilan Sejahtera meminta agar penggunaan APBD Karimun 2015 bisa direalisasikan efektif dan efisian. Mata anggaran di APBD Karimun tersebut harus bisa dilakukan penghematan untuk kepentingan rakyat sebagaimana intsruksi dari pemerintah pusat,” ungkap Anwar lagi.
Sementara, Fraksi Partai Gerindra meminta kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karimun, khususnya seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) agar secepatnya merealisasikan APBD Karimun 2015 itu secepat mungkin, sehingga manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat Karimun.
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa menyoroti soal proyek fisik harus matang, sehingga tidak terjadi pemubaziran anggaran. Diharapkan juga agar pembangunan sejumlah proyek tidak terjadi mangkrak. Fraksi PKB juga meminta agar meningkatkan ekonomi kerakyatan. Selain itu, pengawasan dana hibah harus diperketat, sehingga tidak menjadi temuan BPK dan aparat penegak hukum.
“Dari Fraksi Amanat Pembangunan meminta agar APBD Karimun 2015 yang baru saja disahkan tersebut agar bisa secepatnya direalisasikan dan tidak terjadi keterlambatan. Dengan begitu, maka proyek fisik bisa secepatnya dilakukan juga sehingga bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” pungkas Anwar.
Sementara, Bupati Karimun Nurdin Basirun mengatakan, pihaknya akan mengunstruksikan kepada seluruh SKPD yang ada di Pemkab Karimun agar melakukan penghematan anggaran dengan cara melaksanakan seluruh kegiatan di gedung daerah. “Ini merupakan instruksi dari MenPAN RB agar seluruh kegiatan dilaksanakan di gedung pemerintah,” kata Nurdin.
Menurutnya, MenPAN RB Yuddi Chrisnandi menyebut, saat kegiatan pemerintahan dilaksanakan di hotel dengan ruangan yang dingin dan pejabat memakai pakaian yang mewah, sementara sebaliknya rakyat masih banyak yang menderita. “Alangkah baiknya, anggaran kegiatan di hotel itu diperuntukkan bagi kesejahteraan rakyat,” tutup Nurdin.
Sumber: haluankepri.com
