Karimun (Jurnal) – Wakil Bupati Karimun Aunur Rafiq meminta seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) berkoordinasi dengan para camat dalam melaksanakan program pengentasan kemiskinan yang dimiliki masing-masing SKPD.
“Secara tegas saya minta setiap SKPD berkoordinasi secara intensif dengan para camat agar kita bisa mengukur tingkat keberhasilan program,” katanya di Tanjung Balai Karimun, Minggu.
Aunur Rafiq mengatakan hal itu setelah pihaknya menggelar rapat mengevaluasi program pengentasan kemiskinan beberapa waktu lalu.
Dalam rapat tersebut, Ketua Tim Koodinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah itu mengakui masih lemahnya koordinasi antara SKPD dengan para camat selaku pimpinan wilayah tingkat kecamatan.
“Para camat selaku kepala pemerintahan kecamatan harus tahu program-program yang diluncurkan di wilayahnya, mulai dari awal hingga akhir pelaksanaan program. Tujuannya agar camat bisa mencarikan solusi jika program tersebut menemui kendala atau bermasalah,” ucapnya.
Program penanggulangan kemiskinan, baik fisik maupun nonfisik, menurut dia terus dievaluasi secara berkala. Beberapa program yang diluncurkan diketahui ternyata menemui kendala dan bermasalah, ia mencontohkan program pengadaan air bersih atau “solar water pump” (SWP) di Kecamatan Moro yang bermasalah sehingga berurusan dengan aparat penegak hukum.
Camat Moro, kata dia, mengaku tidak mengetahui keberadaan proyek tersebut namun diperiksa aparat penegak hukum.
Selain itu, program pendidikan untuk Suku Asli di Kecamatan Kundur Utara, sebagaimana disampaikan Camat terkesan hanya seremonial dan tidak ada tindaklanjutnya dalam meningkatkan pendidikan anak-anak Suku Asli.
“Para kepala SKPD kita minta serius dalam menanggulangi kemiskinan, termasuk juga program pendidikan agar anak-anak tidak ada lagi yang tidak bisa membaca. Harus ada koordinasi yang intens sehingga pelaksanaan program benar-benar tepat sasaran,” ucapnya.
Ia juga meminta para kepala SKPD membuat laporan dengan data yang akurat soal tingkat keberhasilan program penanggulangan kemiskinan.
Ia mengatakan, pelayanan masyarakat tidak lagi sekadar merealisasikan program tanpa tolok ukur, tetapi mengedepankan pelayanan berbasis kinerja serta memastikan penggunaan anggaran dapat dinikmati secara maksilam oleh masyarakat.
Ia mengatakan program penanggulangan kemiskinan terdapat pada setiap SKPD yang anggarannya cukup besar. Beberapa program unggulan antara lain peningkatan kesejahteraan nelayan dan petani, program pengentasan buta huruf, dan program rehabilitasi rumah tidak layak huni. (rdi)
