Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Demak resmi menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029../Dok.Foto.(jurnalterkini.id/Ponco)
Demak, jurnalterkini.id — Pemerintah Kabupaten Demak bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) resmi menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029. Kesepakatan itu dicapai dalam rapat paripurna ke-23 masa sidang kedua tahun 2025, setelah serangkaian pembahasan intensif antara tim penyusun RPJMD, perangkat daerah, dan DPRD.
Raperda tersebut sebelumnya telah diajukan oleh pihak eksekutif pada 20 Juni 2025. Setelah pendalaman materi dan dialog mendalam antara kedua belah pihak, kesepakatan bersama akhirnya diraih.
“Alhamdulillah, hari ini telah dicapai persetujuan bersama antara DPRD dan kepala daerah terhadap Raperda RPJMD. Kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Demak,” ujar Wakil Bupati Demak, Muhammad Badruddin, usai rapat di ruang paripurna DPRD Demak, Kamis, 10 Juli 2025.
Pemkab Demak menyatakan siap menindaklanjuti hasil pembahasan dan masukan dari DPRD demi penyempurnaan dokumen RPJMD. Selanjutnya, draf final akan diserahkan kepada Gubernur Jawa Tengah untuk dievaluasi sebelum ditetapkan, dengan tenggat waktu pada 19 Agustus 2025.
“Kami berharap sinergi antara eksekutif dan legislatif terus terjaga demi mewujudkan pembangunan yang berpihak kepada rakyat dan berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat,” tambah Badruddin.
Ketua DPRD Kabupaten Demak, Zayinul Fata, menyampaikan bahwa penanganan bencana rob dan penguatan ketahanan pangan menjadi dua prioritas utama dalam dokumen perencanaan lima tahunan ini.
“Rob sudah menjadi persoalan serius, terutama di wilayah pesisir seperti Sayung dan Bonang. Banyak permukiman warga yang tergenang bahkan hilang karena penanganan yang lambat,” ujar Zayinul.
Selain itu, DPRD juga menyoroti persoalan ketahanan pangan. Menurutnya, masih banyak lahan pertanian yang terbengkalai dan perlu dihidupkan kembali untuk mendukung ketahanan pangan daerah secara berkelanjutan.
“Kita ingin lahan-lahan yang terbengkalai itu kembali produktif. Ini bagian dari komitmen kita terhadap pembangunan berkelanjutan dalam lima tahun ke depan,” pungkas Zayinul.(PH)
