Gubernur Jateng, Ahmad Luthfi, dalam rapat kerja bersama Komite II DPD RI di Kantor Gubernur Jawa Tengah./Dok.Foto.Hms.(jurnalterkini.id/Ponco)
Semarang, jurnalterkini.id – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mendesak Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia untuk turut mengawal percepatan pembangunan tanggul laut raksasa (giant sea wall) sebagai solusi jangka panjang terhadap banjir rob yang terus mengancam kawasan pesisir utara (Pantura) Jawa Tengah.
Desakan itu disampaikan Luthfi dalam rapat kerja bersama Komite II DPD RI di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Kamis, 3 Juli 2025. Pertemuan tersebut digelar sebagai bagian dari agenda pengawasan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, sekaligus menyerap aspirasi terkait penanganan banjir rob yang kian meluas.
Dalam rapat tersebut hadir sejumlah perwakilan kementerian dan lembaga terkait, antara lain Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali–Juana, Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Jateng–DIY, serta para kepala daerah dan perwakilan masyarakat terdampak.
Gubernur Luthfi menyoroti lambannya progres pembangunan tanggul laut. Saat ini, baru wilayah Sayung, Kabupaten Demak, yang tengah dikerjakan. Padahal, wilayah lain di sepanjang pesisir utara Jateng juga menghadapi ancaman serupa, namun belum tersentuh pembangunan.
“Masyarakat kami sudah berteriak dan menangis. Baru satu titik, yakni Demak, yang dibangun. Wilayah lain masih menunggu,” ujar Luthfi.
Luthfi mengungkapkan, Pemprov Jateng telah menyiapkan desain hybrid sea wall, yakni kombinasi tanggul dan solusi berbasis alam, yang akan memperpanjang perlindungan dari Sayung hingga ke wilayah Kedung, Jepara, dengan panjang mencapai 20 hingga 30 kilometer.
Selain pembangunan fisik, Pemerintah Provinsi juga telah menggulirkan berbagai program penanganan sementara, mulai dari distribusi pompa air, pembangunan rumah apung, pemeriksaan kesehatan gratis, hingga penyaluran bantuan pendidikan. Program rehabilitasi lingkungan juga dilakukan melalui penanaman 1,5 juta bibit mangrove dalam program Mageri Segoro sepanjang tahun 2025.
Ketua Komite II DPD RI Abdul Kholik menyatakan bahwa pihaknya siap mengawal isu banjir rob hingga ke level kebijakan nasional. Menurutnya, penanganan rob tidak bisa lagi bersifat parsial dan perlu pendekatan menyeluruh.
“Kami akan fokus mengawal pembangunan giant sea wall, kolam retensi, hingga solusi berbasis masyarakat lainnya,” ujar Abdul Kholik.
Sementara itu, Muhammad Abdul Qodir, warga terdampak dari Sayung, berharap agar proyek tersebut segera direalisasikan dan benar-benar membawa dampak nyata bagi masyarakat.
“Kami sudah terlalu lama hidup dalam ketidakpastian. Semoga program ini bukan hanya janji,” katanya.
Banjir rob telah menjadi persoalan menahun di wilayah Pantura. Selain mengganggu aktivitas warga, fenomena ini juga memicu kerusakan infrastruktur, gagal panen, dan kerugian ekonomi yang besar.
