Wagub Jateng, Taj Yasin Maimoen, dalam wawancara dengan media setelah acara Peningkatan Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Konsolidasi Pengadaan di Kantor Gubernur Jateng, Semarang./Dok.Foto.Humas.(jurnalterkini.id/Ponco)
Semarang, jurnalterkini.id – Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Hendrar Prihadi, memberikan apresiasi tinggi kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dinilai berhasil menjadi pelopor dalam penerapan konsolidasi pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintahan daerah.
Menurut Hendrar, sejak dua tahun terakhir, langkah konsolidasi yang dijalankan oleh Pemprov Jateng telah menunjukkan dampak signifikan, terutama dalam hal efisiensi anggaran. Penerapan konsolidasi ini disebut mampu memangkas belanja pemerintah daerah hingga 20–30 persen, khususnya untuk pengadaan kebutuhan umum seperti seragam dan alat kesehatan.
“Catatan dari hasil konsolidasi di Provinsi Jateng menunjukkan bahwa hampir 20–30 persen anggaran dapat dihemat. Ini menjadi bukti bahwa konsolidasi pengadaan adalah strategi yang efektif dan layak diterapkan secara luas,” ujar Hendrar, yang akrab disapa Hendi, saat menghadiri acara Peningkatan Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Konsolidasi Pengadaan di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Semarang, Kamis (19/06/2025).
Ia menambahkan, keberhasilan ini diharapkan bisa menjadi inspirasi bagi pemerintah kabupaten dan kota lainnya di Jawa Tengah untuk turut menerapkan strategi serupa. Efisiensi anggaran, menurut Hendi, akan berdampak langsung pada optimalisasi pembangunan daerah serta peningkatan pelayanan publik.
Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, menyambut baik arahan dari LKPP tersebut. Ia menegaskan bahwa Pemprov Jateng berkomitmen kuat dalam mendorong efisiensi belanja pemerintah. Komitmen itu diwujudkan melalui berbagai inisiatif seperti pemanfaatan sistem e-Katalog, e-Kajian, hingga kolaborasi lintas sektor dengan akademisi dan para pegiat pengadaan.
Capaian Jateng dalam hal pengadaan juga diperkuat oleh data kinerja dari LKPP per 16 Juni 2025. Provinsi ini tercatat sebagai daerah dengan penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) tertinggi secara nasional, yakni mencapai 89,1 persen dengan nilai realisasi sebesar Rp1.696,5 miliar. Kota Semarang menjadi kontributor terbesar dengan total belanja mencapai Rp608,3 miliar.
Sementara itu, dalam pengadaan melalui mekanisme e-Purchasing, Jawa Tengah mencatat realisasi sebesar Rp1.092,8 miliar atau sekitar 57,4 persen dari total target. Kota Semarang kembali mencatatkan kontribusi tertinggi sebesar Rp395 miliar, diikuti oleh Surakarta dan Banyumas.
Seluruh capaian ini dinilai sebagai indikator keberhasilan Jawa Tengah dalam membangun sistem pengadaan yang tidak hanya efisien dan transparan, tetapi juga semakin digital dan akuntabel.(PH)
