Tindak lanjuti keluhan tentang jalan rusak melalui Lapor Semar Solusi AWP, di Jalan Kuwasen Rejo – Kelurahan Pongangan, Kecamatan Gunungpati, beberapa waktu lalu./Dok.Foto Ist.(jurnalterkini.id/Ponco)
Semarang, jurnalterkini.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang menegaskan komitmennya dalam mempercepat pembangunan infrastruktur sebagai salah satu prioritas utama. Komitmen ini tercermin dari respons cepat terhadap ribuan aduan masyarakat yang disampaikan melalui kanal layanan publik Lapor Semar Solusi AWP.
Dalam kurun waktu 20 Februari hingga 15 Juni 2025, tercatat sebanyak 3.068 aduan masuk, didominasi persoalan infrastruktur seperti jalan rusak, lampu penerangan jalan umum (PJU) yang padam, saluran air tersumbat, banjir, hingga permintaan perbaikan trotoar dan fasilitas lingkungan lainnya.
Dua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menerima aduan terbanyak adalah Dinas Pekerjaan Umum (DPU) dengan 737 aduan, dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) sebanyak 573 aduan. Sebagian besar laporan telah ditangani dan dinyatakan selesai oleh masing-masing OPD terkait.
Wali Kota Semarang, Agustina, menegaskan pentingnya partisipasi publik dalam pembangunan kota. Ia menyoroti perlunya peningkatan kualitas penanganan aduan agar lebih cepat dan tuntas.
“Kami terus mendorong peningkatan kualitas layanan aduan. Tapi saya juga mendapat laporan bahwa ada aduan yang tidak cepat ditindaklanjuti atau tidak tuntas. Ini harus dibenahi,” tegas Agustina.
Ia meminta seluruh OPD agar lebih sigap dan tanggap dalam merespons keluhan masyarakat.
“Jangan biarkan warga berulang kali komplain. Kepercayaan publik terhadap pemerintah dipertaruhkan di sini,” tambahnya.
Dalam 100 hari kerja pertama duet kepemimpinan Agustina–Iswar, Pemkot telah mencatat berbagai capaian konkret di bidang infrastruktur. Di antaranya, perbaikan 25,8 kilometer ruas jalan, penanganan 56 titik saluran air, dan pemasangan 1.245 unit PJU di 37 ruas jalan. Selain itu, 88 jalan lingkungan turut dibenahi, meliputi pembangunan talud, taman, jembatan, pedestrian, serta rehabilitasi 60 rumah tidak layak huni (RTLH).
Agustina menekankan bahwa pembangunan infrastruktur bukan hanya soal bangunan fisik, melainkan juga menciptakan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat.
“Pemkot Semarang berkomitmen menjadikan warga sebagai mitra aktif dalam membangun kota yang lebih baik dan responsif,” pungkasnya.
(PH)
