SEMARANG, jurnalterkini.id – Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen (Gus Yasin), secara resmi mengukuhkan 90 Relawan Paralegal Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) dalam acara peluncuran program yang digelar oleh Pimpinan Wilayah (PW) Muslimat NU Jawa Tengah di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Minggu (20/4). Para relawan ini berasal dari berbagai kabupaten dan kota di seluruh Jawa Tengah.
Relawan paralegal ini akan bertugas memberikan pendampingan hukum, psikososial, serta dukungan sosial-ekonomi kepada perempuan, anak, dan kelompok rentan lainnya yang menjadi korban kekerasan.
“Kami menyambut baik inisiatif ini, apalagi sudah ada nota kesepahaman antara Pemprov Jateng dan Muslimat NU. Ini merupakan wujud sinergi yang sangat penting dalam upaya perlindungan terhadap kelompok rentan,” ujar Gus Yasin dalam sambutannya.
Ia menambahkan, program ini sejalan dengan visi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam inisiatif Kecamatan Berdaya, yang fokus pada pemberdayaan perempuan, anak, dan penyandang disabilitas.
Mengutip data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA), Gus Yasin mengungkapkan bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan di Jawa Tengah meningkat dari 939 kasus pada tahun 2022 menjadi 1.019 kasus pada 2024. Sementara itu, kasus kekerasan terhadap anak juga naik dari 1.214 menjadi 1.349 kasus dalam periode yang sama.
“Kekerasan fisik terhadap perempuan dan kekerasan seksual terhadap anak masih mendominasi. Sayangnya, budaya pekewuh masih membuat banyak korban enggan melapor,” tambahnya.
Gus Yasin menegaskan bahwa para relawan paralegal tak hanya bertugas mendampingi korban secara hukum, tetapi juga turut membantu proses pemulihan pendidikan dan ekonomi mereka.
Acara tersebut turut dihadiri oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifatul Chafifah Fauzi, Ketua TP PKK Jawa Tengah Nawal Arafah Yasin, serta Ketua PW Muslimat NU Jawa Tengah Ismawati Hafiedz.
Sebagai bagian dari rangkaian acara, dilakukan pula penandatanganan nota kesepahaman antara Wakil Gubernur dan Menteri PPPA, serta perjanjian kerja sama antara Muslimat NU dengan Kementerian Agama dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB (DP3AKB) Provinsi Jawa Tengah.
