Jaringan Mahasiswa Lumbung Informasi Rakyat (Jaringan-Mahali) wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti menilai, kegagalan Proyek Multiyears Jembatan Selat Rengit (JSR) menunjukkan buruknya kinerja Bupati Irwan Nasir memimpin kabupaten paling bungsu di Provinsi Riau ini.
“Irwan Nasir kedepanya, tidak layak dipilih lagi sebagai Bupati Kepulauan Meranti, mengingat bukan saja Megaproyek JSR yang sudah maupun bakal gagal pelaksanaannya, namun dapat dipastikan program multiyears dibawah kepemimpinannya meleset dan berimbas menghambat pemerataan pembangunan di Meranti,” kata Ketua Jaringan-Mahali Kabupaten Kepulauan Meranti Misjan, ketika berbincang-bincang dengan wartawan media ini di Selatpanjang pada Senin(8/9).
Misjan yang merupakan warga Pulau Merbau itu mengatakan, sejak awal sependapat agar proyek JSR ditunda, sebab tujuan pembangunan itu sendiri bukan untuk bermegah-megahan, melainkan mempercepat pemerataan peningkatan ekonomi.
“Kalau mau jujur, Kabupaten Kepulauan Meranti memisahkan diri dari Bengkalis adalah untuk mengejar ketertinggalan pembangunan. Perlu saya jelaskan lagi, dan masyarakat harus tahu, hampir seluruh proyek bernilai milyaran rupiah sejak tahun 2011, pengerjaannya tidak maksimal alias gagal, seperti halnya Proyek Jalan Poros Lukun Sei Tohor yang kini posisinya berada di persidangan tipikor, proyek Jalan Melai Tanjung Kedabu, Selat Akar Bandul, dan Bandul Tanjung Padang, serta hotmix Alahair, semuanya bermasalah,” tuturnya.
Lebih parah lagi misjan menambahkan, proyek air bersih di kawasan Dorak yang juga menyedot APBD Meranti belasan miliar, disebutkan bahwa sumber air bersih itu bahan bakunya air asin atau air laut, kenyataannya dalam perjalanan mengiringi perjalanan berdirinya kabupaten ini, air bersih sebagai bahan baku yang mereka kelola untuk dijual kemasyarakat nyatanya diambil dari air sumur bor.
“Inikan konyol. Belum lagi pengerjaan Proyek Multiyears Pelabuhan Dorak, yang diawal mula proyek itu akan selesai pada target yang telah ditentukan dan tidak akan gagal atau akan sesuai target seperti yang dicanangkan oleh Irwan Nasir. Tapi boleh kita prediksi jika proyek tersebut juga meleset dari target yang mereka janjikan,” tuturnya.
Atas kondisi itu, dia selaku wargat Pulau Merbau menegaskan, jika Irwan Nasir sangat tidak layak lagi dipilih menjadi pemimpin, karena kebijakannya sama sekali tidak prorakyat. “Ini bukan kabupaten tempat percobaan melaksanakan program, masyarakat Meranti cukup lama menderita, jadi jangan ditambah lagi penderitaanya,” pungkasnya.
Lain halnya Ajis Ariska, Ketua Nelayan Pesisir Kepulauan Meranti, pada kesempatan lain mengimbau Pemda Meranti atau legislatif pada 2015 mendatang untuk tidak lagi mengusulkan alokasi dana pembiayaan proyek tersebut. “Atau tidak usahlah dulu proyek itu dilanjutkan, jadi uang sisa pengerjaan proyek itu dialihkan untuk mempercepat pemerataan pembangunan di masing-masing kecamatan. Saya kira usulan saya ini sangat tepat ketimbang kembali mengalokasian dana APBD untuk melanjutkan proyek itu,” singkatnya. (Isk)
