Pemerintah berhasil memulangkan kembali ratusan benda purbakala yang dijarah, merebut kembali bagian-bagian sejarah yang hilang akibat penjarahan oleh penguasa kolonial dari akhir abad ke-17 hingga kemerdekaan pada 1945.
Pada pertengahan abad ke-19, para pejabat kolonial Belanda yang mendaki Gunung Semeru di Jawa Timur menemukan sebuah patung kuno yang dipercaya dapat melindungi dari malapetaka. Mereka menjarahnya dan membawanya ke Belanda.
Kini, patung dewa Hindu Ganesha dari batu vulkanik yang berbentuk sebagai kepala gajah yang memiliki empat tangan tampak berdiri kokoh di Museum Nasional Indonesia di Jakarta.
Pemerintah berhasil memulangkan kembali ratusan benda purbakala yang dijarah, merebut kembali bagian-bagian sejarah yang hilang akibat penjarahan oleh penguasa kolonial dari akhir abad ke-17 hingga kemerdekaan pada 1945.
“Kami sepenuhnya mendukungnya karena ini adalah bagian dari pelestarian budaya kami,” kata Devi Aristya Nurhidayanti, pegawai bank berusia 23 tahun, yang berdiri di depan patung Ganesha.
“Saat ini, tidak banyak orang yang menyadari sejarahnya. Semoga, melalui upaya seperti ini, lebih banyak orang akan mengetahui bahwa ini adalah bagian dari warisan kita,” katanya.
Upaya itu adalah bagian dari gerakan global untuk mengembalikan barang-barang yang dijarah dari belahan bumi selatan Para pelestari warisan budaya sedang berjuang mengembalikan benda-benda yang hilang pada masa kolonial, sebuah proses yang bisa memakan waktu puluhan tahun.
Menurut Museum dan Cagar Budaya (the Indonesian Heritage Agency/IHA), di bawah naungan Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikn, mengatakan hingga pertengahan Desember, sebanyak 828 benda budaya telah dikembalikan ke Tanah Air dari Belanda.
Benda-benda tersebut mencerminkan perpaduan tradisi, budaya, dan kerajinan dari seluruh negara kepulauan Asia Tenggara, mulai dari koin dan perhiasan hingga tekstil dan senjata.
Pemerintah Belanda berjanji untuk mengembalikan artefak budaya yang dijarah selama lebih dari tiga abad di bawah kekuasaan Belanda, berdasarkan rekomendasi komite penasihat pemerintah pada 2020.
Seorang menteri kabinet mengatakan barang-barang tersebut seharusnya tidak pernah diambil.
