Sementara itu, ekonom Indef Tauhid Ahmad memproyeksikan bahwa defisit APBN hingga akhir tahun nanti tidak akan melebihi target yang sudah dipatok 2,29 persen. Menurutnya, penghematan atau efisiensi dari sisi pemangkasan biaya perjalanan dinas masih bisa sedikit mengerem defisit APBN tahun ini.
“Dengan adanya tindakan pengereman belanja untuk perjalanan dinas, itu bisa jadi di bawah 2,29 persen. Jadi yang dikunci belanjanya sekarang, jadi dia mengurangi beban-beban tadi dalam rangka konsolidasi dan kepatuhan fiskalnya terjadi. Ini sangat karakter Bu Sri Mulyani, yang kalau penerimaan negara katakanlah tidak sesuai prediksi dia, maka agar konsisten konsolidasi fiskal tercapai belanja negaranya dikurangi,” ungkap Tauhid.
Tauhid memproyeksikan pemerintah akan melakukan berbagai ekstensifikasi dan intensifikasi di sektor perpajakan guna mendongkrak penerimaan negara.
“Kalau intensifikasi ya dengan kepatuhan, perluasan basis pajak, pengadilan pajak, penegakan hukum dan sebagainya. Bahkan yang baru ada penguatan hidden economy yang katakanlah loss pajaknya cukup tinggi sehingga sekarang ada badan intelijen keuangan untuk melihat potensi-potensi loss dari ekonomi yang tidak menghasilkan penerimaan negara. Saya kira itu akan dilakukan di tahun di depan, dan itu kemungkinan akan bisa mendongkrak penerimaan negara mungkin bisa di atas 10 persen, tapi itu butuh extra effort agar itu terjadi,” jelasnya.
Dengan besaran defisit di APBN 2025 yang dipatok lebih tinggi yakni 2,5 persen terhadap PDB, Tauhid mengatakan bahwa fiskal dalam anggaran negara akan semakin ketat. Apalagi, program unggulan Prabowo makan siang bergizi akan mulai dijalankan.
“Kalau kita lihat kenapa defisitnya nambah kan memang tahun depan baru mulai program besar-besarannya presiden baru, sehingga kalau menunggu kenaikan pajaknya besar maka khawatir banyak program yang tidak tercapai sehingga 2025 sudah mulai tancap gas sepenuhnya dengan defisit yang menurut saya besar 2,5 persen,” pungkasnya. [voa]
Jaringan: VOA
