Ekonom CORE Indonesia Yusuf Hendry mengungkapkan defisit kali ini terjadi karena pos-pos penting penerimaan negara yang kerap diandalkan tidak lagi memiliki performa.
Selain itu, katanya, pada saat yang bersamaan pemerintah memacu belanjalebih cepat dari tahun-tahun biasanya, mengingat tahun ini adalah tahun politik. Ia pun memperkirakan kemungkinan defisit APBN melebihi target yang sudah ditentukan bisa terjadi karena pertumbuhan penerimaan negara masih lebih rendah dibandingkan tahun lalu.
“Jadi dengan melihat pola saat ini, saya kira peluang defisit anggaran berada pada target atau bahkan sedikit berada di atas target misalnya 2,3 persen itu masih mungkin akan terjadi, apalagi kita perhatikan di sisi penerimaan akan tergantung dari bagaimana kondisi perekonomian di akhir tahun nanti. Apakah kemudian pemerintah bisa memberikan stimulus untuk kemudian menggerakan perekonomian sehingga setoran dari pajak aktivitas perekonomian bisa lebih tinggi atau tidak itu yang kemudian akan juga ikut menentukan dari sisi pendapatan,” ungkap Yusuf.
Menurutnya langkah cepat dari Menkeu Sri yang menginstruksikan pemangkasan biaya perjalan dinas semua kementerian/lembaga minimal 50 persen dapat dipahami. Namun, menurutnya, langkah ini tidak akan terlalu berdampak signifikan terhadap penerimaan negara.
Ke depan, katanya, pemerintah dapat melakukan ekstensifikasi perpajakan untuk dapat mendongkrak penerimaan negara. “Jadi pemerintah perlu membuka opsi yang sebenarnya punya peluang untuk menarik pendapatan lebih besar dibandingkan dengan penghematan yang dari ukurannya tidak terlalu signifikan terhadap total belanja. Kalau misalnya tidak memungkinkan untuk menarik ekstensifikasi melalui pajak orang kaya, pemerintah juga sebenarnya bisa mengambil opsi melakukan penyesuaian pada layer tarif pajak perorangan untuk pendapatan tertentu, misalnya di atas Rp1 miliar , saat ini sekitar 35 persen secara tarif pajaknya dan itu mungkin bisa dipecah lagi dengan komponen yang lebih besar,” jelasnya.
Menurutnya, 80 persen program pembangunan negara memang dibiayai oleh pajak. Maka dari itu, menurutnya, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) belum bisa secara signifikan mendanai berbagai program pemerintah. Yusuf mengatakan, opsi lainnya adalah penarikan utang.
“Maka saya kira opsi pendanaan alternatif misalnya melalui penarikan utang, tetapi saya kira kalau penarikan utang ada konsekuensi terutama konsekuensi politik misalnya, apakah kemudian ini akan popular bagi pemerintahan dan juga misalnya melihat pada komponen utang yang secara rasio relatif masih besar jika dibandingkan dengan kondisi sebelum pandemi. Jadi hal-hal seperti ini yang tidak akan mudah bagi pemerintah untuk dieksekusi alternatif pendanaan tetapi realita di lapangan pemerintah di tahun depan masih akan mengandalkan utang sebagai tambahan pendanaan yang tidak bisa dibiayai semuanya melalui pajak,” katanya.
