Meranti (Jurnal) – Sidang Paripurna DPRD Meranti dengan agenda Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap penyampaian Ranperda tentang Laporan Keterangan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2013, akhir pekan lalu, diwarnai kritikan tajam dan interupsi.
Penyampaian ranperda yang dimaksud sudah mendapat apresiasi dan tanggapan positif dari fraksi di DPRD kabupaten Kepulauan Meranti melalui juru bicara masing-masing fraksi dengan pemikiran pemikran yang cukup mendalam baik dalam bentuk pertanyaan,tanggapan,saran maupun usulan yang terbagi kedalam beberapa fraksi yakni Fraksi Golkar Plus, Fraksi Gerindra Plus PDI Perjuangan, Fraksi Partai Amanat Nasional, Fraksi Refresentatif Rakyat dan Fraksi Gabungan Hanura Bintang Reformasi.
Fraksi Golkar Plus yang diberikan kesempatan pertama menyampaikan pandangan umumnya melalui juru bicaranya Firdaus meminta laporan dan alasan konkrit kegiatan multiyears yang belum terealisasi dan dalam rangka mengatasi kekurangan tenaga dokter spesialis di RSUD Selatpanjang serta fasilitas RSUD yang kurang memadai.
Fraksi Golkar plus menilai pelaksanaan proyek multiyears yang menyerap 31,7 persen dari alokasi anggaran pembangunan infrastruktur tahun anggaran 2013 senilai Rp421,6 miliar.
“Kebijakan Pemkab Meranti mengalokasikan anggaran proyek multiyears sangat merugikan masyarakat. Dengan alokasi sebesar Rp126,1 miliar untuk 101 desa, jelas sangat minim. Untuk itu, Fraksi Golkar plus menilai sangat tidak logis dan proyek multiyears harus dihentikan,” ungkap firdaus
Sidang paripurna yang dipimpin ketua DPRD Hafidzoh Sag.MM, Wakil Ketua Taufiqurrahman dan Wakil Ketua Jupri MSi ini, tidak dihadiri Bupati Irwan Nasir MSi. Ketidakhadiran orang nomor satu Meranti yang hanya diwakili wakili Sekda Drs. Iqarudin tidak membuat sidang paripurna dibatalkan
Dalam pandangan umumnya, Fraksi Golkar plus juga mengungkapkan pertimbangan dan alasan mengapa proyek multiyears harus dipending. Selain dinilai tidak proforsional dalam alokasi anggaranya, Apalagi, sampai hari ini komisi dokumen pendukung terkait program pembangunan multiyears, seperti pembangunan jembatan dan pelabuhan belum satu pun terpenuhi.
Tidak hanya soal perizinan Amdal, tapi juga dokumen perizinan dari Kementrian PU, Kementrian Perhubungan maupun dari Kementerian Keuangan. Berbagai dokumen proyek multi years baik di perhubungan maupun di PU, sampai hari ini belum diserahkan ke komisi II.
“Kita tidak ingin mengulang proyek multiyears di PON Riau terjadi di Meranti. Untuk itu, Fraksi Golkar plus mengingatkan dengan tegas dan harus dipertimbangkan, agar MoU yang telah ditandi tangani oleh pimpinan DPRD dan pemerintah dareah terkait proyek multiyears pembangungan jembatan dikaji ulang,” ungkap nya
Menanggapi pandangan umum dari fraksi Golkar Plus, Bupati Kepulauan Meranti Irwan Msi menyatakan bahwa terhadap hal tersebut disebabkan oleh berbagai faktor di antaranya, tidak ada nya realisasi keuangan pada tahun 2013 dan pelaksanaan fisik pekerjaan tidak sesuai target hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain kondisi alam, serta faktor eksternal yang tidak dapat dikendalikan seperti ketidakmampuan kontraktor dalam melaksanakan pekerjaan, tetapi proyek multiyears secara keseluruhan berjalan, hanya realisasinya saja yang rendah.
Terkait masalah kekurangan tenaga dokter spesialis di RSUD,pemerintah daerah telah melakukan upaya pemenuhan kebutuhan dasar spesialis, yang dapat diketahui bahwa pada saat ini dokter RSUD sedang menjalani pendidikan spesialis, di antaranya anastesi, kandungan, bedah, anak dan radiologi. Sementara untuk mengisi kekosongan dokter, RSUD telah menjalin kerjasama dengan fakultas kedokteran UNDIP di Semarang Jawa Tengah, sementara fasilitas pendukung lain tetap diupayakan pembenahan nya secara bertahap, sesuai prioritasnya.
Pandangan umum lainnya yang berkaitan dengan keberhasilan pemerintah daerah dalam mengentaskan kemiskinan dan pengangguran dan menciptakan lapangan pekerjaan disampaikan oleh Fraksi Gerindra Plus Partai PDI Perjuangan melalui jurubicaranya Aprizal cik S.sos,Msi.
Bupati Kepulauan Meranti memaparkan pandangan Fraksi Gerindra plus Partai PDI Perjuangan, bahwa pada saat ini di Kepulauan Meranti terjadi penurunan angka kemiskinan dari 42 persen menjadi 35,88 persen atau masih terdapat 63 ribu jiwa masyarakat berada pada garis kemiskinan, meskipun masih tinggi di Provinsi Riau, namun masyarakat miskin kita memiliki semangat yang besar untuk mengubah hidupnya agar tidak terus terperosok kedalam lubang kemiskinan secara permanen. Untuk diketahui tahun ini Kepulauan Meranti masuk dalam Skim Masterplan Percepatan Perluasan dan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (MP3KI) pemerintah pusat mengalokasikan dana sebesar Rp11 miliar untuk penanggulangan kemiskinan dengan skenario partisipatif atau pemberdayaan masyarakat perdesaan.
Sementara tingkat pengangguran terbuka saat ini di Kabupaten Kepulauan Meranti berada pada angka 7.87 persen meski terjadi kenaikan pada tahun sebelumnya, namun secara rata-rata nasional dan Provinsi Riau, masih berada pada zona aman.
Dengan mendorong pergerakan sektor rill dan sektor privat, maka kedepannya Kabupaten Kepulauan Meranti akan menjadi daerah pertumbuhan ekonomi baru yang patut disegani, hal ini dapat terlihat dengan masuknya investor asing maupun domestik. Dengan adanya investasi, baik yang bergerak di sektor pengelolaan sumber daya alam dan jasa, maka komitmen untuk mempekerjakan masayarakat tempatan menjadi prioritas, dan kedepan dapat menekan angka pengangguran.
Pada kesempatan yang sama, Fraksi Partai Amanat Nasional juga mengemukan pandangan umumnya melalui juru bicaranya Fauzi Hasan SE, yang mendukung penuh dan memberi masukan terhadap pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2013, agar prediket WTP yang diterima selama ini bisa dipertahankan dan agar lebih cermat dan realistis dalam menyusun target penerimaan kedepan.
Menanggapi hal ini pula, Bupati Kepulauan Meranti mengapresiasi wacana yang disampaikan oleh Fraksi Partai Amanat Nasional, dan untuk menyusun target kedepan kita telah melaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku, untuk dana transfer sumber data dalam penyusunan anggaran, sebagaimana dituangkan dalam Permendagri nomor 37 tahun 2012 tentang pedoman penyusunan APBD tahun 2013 bahwa dalam penetapan target pendapatan yang didasarkan pada PMK atau realisasi pendapatan pada tahun sebelumnya.
Bupati juga mengapresiasi pandangan umum Fraksi Resprentatif Rakyat yang disampaikan juru bicaranya Edi Masyhudi Spdi, menanggapi pandangan umum dari Fraksi Resprentatif Rakyat, bupati sependapat bahwa opini WTP yang diperoleh bukan merupakan pemeriksaan tujuan khusus akan tetapi pemeriksaan bertujuan untuk memberikan opini wajar/layak atas laporan keuangan untuk mengetahui kinerja dengan baik, maka diperlukan pemeriksaan lanjutan dengan audit kinerja, audit investigasi audit kepatuhan, dan audit khusus. Bupati juga mengapresiasi koreksi Fraksi Resprentatif Rakyat yang menyampaikan telah terjadinya perbedaan nilai realisasi pendapatan, menanggapi hal ini bupati mengatakan bahwa jumlah pendapatan ditargetkan sebesar Rp1.110.630.151.846 dan terealisasi sebesar Rp.1.050.573.693.062.06.
Terhadap pandangan dari Fraksi Resprentatif Rakyat, bahwa sebagian besar pendapatan pada APBD tahun 2013 masih ditopang oleh dana transfer, bupati mengatakan bahwa sama sama dimaklumi bahwa dikarenakan di samping memang masih banyak potensi pajak yang harus digarap, juga data mengenai wajib pajak dan retribusi belum begitu maksimal diperoleh, kedepan guna meningkatkan penerimaan sector pajak dan retribusi melalui dinas terkait melakukan upaya untuk meningkatkan pendapatan antara lain;
1.menyiapkan regulasi tentang pajak dan retrisbusi
2.melakukan intensifikasi dan ekstenfikasi pajak daerah dan retribusi daerah
3. melakukan penghitungan potensi pajak dan retribusi daerah
4. melakukan koordinasi dengan wajib pajak dan wajib retribusi
5. melakukan sosialisasi pajak daerah dan retribusi daerah
6.melakukan konsultasi dan koordinasi ke daerah lain untuk mendapatkan referensi mengoptimalkan pajak dan retribusi
Apresiasi juga disampaikan oleh bupati kepada fraksi representatif rakyat atas saran yang diberikan yang menginginkan penerapan “reward” and “punishment” terhadap satker yang berhasil dan lalai terhadap pelaksanaan realisasi anggaran di lingkungannya, dan hal ini merupakan suatu yang baik, dan perlu dipertimbangkan kedepan, saran tersebut dapat menjadi pertimbangan dalam penyusunan anggaran tahun berikutnya.
Pandangan umum yang diberikan fraksi Gabungan Hanura Bintang Reformasi yang disampaikan jurubicaranya Hardiansyah SH Msi menilai, pembangunan infrastruktur yang kurang berkulitas, bupati menyatakan bahwa secara bertahap akan terus diupayakan perbaikannya dengan cara melakukan pengawasan dan memberikan pemahaman kepada aparatur mengenai manajemen pelaksanaan proyek. (Isk)
