Meranti (Jurnal) – Pembangunan di Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau dinilai belum merata dan belum menyentuh kepentingan rakyat secara menyeluruh atau belum benar-benar pro rakyat.
“Kami sangat menegaskan, khususnya kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti beserta wakil rakyat agar dalam mengimplementasikan pembangunan harus didasari kepentingan rakyat secara menyeluruh, dengan kata lain kebijakan itu harus benar-benar pro rakyat,” tegas Rudi, juru bicara perwakilan pengurus pelajar dan mahasiswa/I asal Kabupaten Kepulauan Meranti yang menuntut ilmu di berbagai jenjang pendidikan di Kota Pekanbaru.
Menurut Rudi, sebagai daerah paling bungsu dan termuda dibandingkan kabupaten kota lain di Provinsi Riau, maka Kepulauan Meranti masih jauh tertinggal, termasuk soal pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita masyarakat. “Ketertinggalan ini harus kita gesa dengan sungguh-sungguh melalui berbagai pembangunan,” kata dia.
Dalam berbagai temua di lapangan, kata dia, banyak dijumpai pelaksanaan pembangunan yang dilakukan SKPD masih jauh dari harapan, di mana dari segi kualitas juga sangat miris dan memprihatinkan.
“Yang lebih kita sayangkan, pelaksanaan pembangunan di daerah ini jauh dari azas pemerataan dan keadilan. Kalau boleh jujur, pola pembangunan baik dari segi pengalokasian dana sampai penetapan sektor-sektor pembangunan yang semuanya menggunakan uang rakyat masih mengacu pola desentralisasi,” katanya.
Sangat ironis lagi, berdasarkan hasil inventarisir yang dilakukan secara langsung, maupun dari berbagai sumber masyarakat, ternyata bisa dikategorikan masih banyak daerah di kabupaten ini yang sangat minim mendapatkan program pembangunan di berbagai bidang. “Jadi, jika hal seperti ini terus dijalankan, tanpa dilakukan evaluasi secara menyeluruh, kami sangat mengkhawatirkan jika upaya mengejar ketinggalan dari daerah lain sangat sulit diwujudkan,” ucapnya. (Isk)
