Praktik “Politik Transaksional” Bukan Hal Baru
Berdasarkan catatan yang yang dimiliki IKOHI, praktik “politik transaksional” pernah terjadi dalam kasus Tanjung Priok dan kasus Talangsari di Lampung, di mana para inisiator pertemuan memanfaatkan kerentanan ekonomi dan kelelahan keluarga korban pelanggaran HAM berat, dengan merangkul sebagian korban untuk mengajak korban-korban lainnya agar mau berdamai. Caranya adalah dengan memberikan mahar, berupa uang dan janji dukungan ekonomi dan usaha.
Adik aktivis Wiji Tukul, Wahyu Susilo, melalui pernyataan tertulis yang dibacakan dalam konferensi pers kali ini menyatakan pertemuan tersebut sama sekali tidak mewakili keseluruhan keluarga korban orang hilang.
“Menurut Wahyu Susilo, yang merupakan adik kandung Wiji Tukul yang diculik dan hilang hingga kini, pertemuan itu tidak mewakili seluruh keluarga korban orang hilang yang sampai saat ini konsisten menuntut pertanggungjawaban negara. Menurut Wahyu, pertemuan itu tidak mewakili kami, keluarga aktivis yang hilang, dan sampai detik ini konsisten menuntut negara termasuk meminta adanya pertanggung jawaban Prabowo dalam kasus penghilangan paksa tersebut,” tambahnya.
IKOHI: Proses Hukum Akan Jalan Terus
Anggota Dewan Penasehat IKOHI Wilson mengungkapkan, meskipun pertemuan itu terjadi dan adanya pemberian uang “tali kasih” kepada keluarga korban, bukan berarti tuntutan proses hukum atas dugaan keterlibatan presiden terpilih Prabowo Subianto dalam kasus penghilangan paksa aktivis 97/98 berhenti begitu saja.
“Dengan pertemuan yang menghasilkan uang tali asih Rp1 miliar dari pimpinan Partai Gerindra kepada keluarga korban, bukan berarti kasus hukum dan pertanggungjawaban Prabowo berhenti,” tegas Wilson.
Berdasarkan Pasal 26 UU No. 20 Tahun 2000, pelanggaran HAM berat tidak mengenal kedaluarsa. Menurutnya Wilson, Sufmi Dasco Ahmad berharap dengan pemberian uang tersebut kasus akan selesai, namun tidak demikian.
“Jadi walaupun para korban menyatakan sudah menerima tali asih dari petinggi partai Gerindra, dan kemungkinan tidak mau lagi menuntut Prabowo, tanggung jawabnya di depan pengadilan, tapi menurut hukum yang berlaku di negeri ini, UU 20 tahun 2000 bahwa kejahatan HAM berat tidak mengenal kadaluarsa. Jadi, keluarga korban, gerakan HAM, atau masyarakat sipil tetap bisa menuntut tanggung jawab Prabowo untuk kejahatan HAM yang dilakukan untuk kasus penghilangan paksa para aktivis 97-98,” jelasnya.
Amnesty International Indonesia: Tidak Ada Kejahatan terhadap Kemanusiaan yang Bisa Dihapus Begitu Saja
