Karimun (Jurnal) – Wakil Bupati Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, Aunur Rafiq menyarankan Badan Karantina Pertanian melibatkan Komunitas Intelijen Daerah atau Kominda dalam melakukan pengawasan terhadap pemasukan komoditas ilegal yang menjadi media pembawa hama dan penyakit kekarantinaan.
“Kominda yang di dalamnya beranggotakan berbagai kelompok masyarakat bisa dilibatkan dan diberdayakan dalam mengawasi dan mengumpulkan informasi terkait masuk-masuknya barang-barang impor ilegal, khususnya terkait dengan pencegahan hama dan penyakit kekarantinaan,” katanya dalam rapat koordinasi Badan Karantina Pertanian dengan sejumlah instansi terkait di Hotel Aston, Tanjung Balai Karimun, Rabu.
Aunur Rafiq juga mengatakan, selain Kominda, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) juga bisa dilibatkan dalam kerja sama pengawasan sesuai tugas, pokok dan fungsi Badan Karantina Pertanian.
Ia juga mengharapkan Badan Karantina Pertanian bersinergi dengan instansi lain untuk menekan masuknya hewan atau tumbuhan yang media hama dan penyakit karantina.
“Tanpa sinergitas dengan instansi lain akan sulit memantau masuknya barang-barang dari luar karena Karimun sebagai daerah pulau di perbatasan memiliki banyak pelabuhan rakyat yang kata orang disebut dengan pelabuhan tikus,” katanya.
Letak Karimun yang berbatasan dengan Singapura dan Malaysia serta memiliki ratusan pulau sangat sulit diawasi. Ia mengatakan kemungkinan masih banyak barang-barang ilegal yang masuk dan luput dari pengawasan.
Sementara itu, Kepala Badan Karantina Pertanian Ir Banun Harpini M.Sc yang tiba dari Jakarta untuk menghadiri rapat koordinasi itu mengatakan, Badan Karantina Pertanian tidak bisa sendirian mengawasi masuknya barang-barang ilegal, apalagi Karimun termasuk kategori rawan utama terhadap pemasukan komoditas ilegal.
“Tidak bisa sendiri, makanya kita gandeng instansi lain mengingat banyaknya pulau dan pintu-pintu masuk,” katanya.
Peningkatan sarana prasarana, anggaran dan penambahan pegawai untuk badan atau stasiun karantina di perbatasan menjadi prioritas utama menjelang pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN pada 2016 mendatang. (rus)
