Ketua Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia (IKOHI) Jawa Timur, Dandik Katjasungkana, mengatakan pembuatan film ini merupakan bagian dari upaya untuk mendesak pemeritah serta elit politik agar menyelesaikan kasus ini. Menurut Dandik, penyelesaian kasus ini bergantung pada itikad baik pemerintah untuk menyelesaikannya, karena sejak 2009 telah ada empat rekomendasi yang dikeluarkan DPR RI sebagai payung hukum dan politik.
Dandik tidak menampik peluncuran film ini akan memunculkan dugaan terkait kontestan pemilu. Namun, kata Dandik, film ini tidak terkait dengan pemilu karena merupakan upaya menghidupkan kembali ingatan tentang kawan yang hilang dan tidak adanya upaya untuk mengungkap keberadaan mereka hingga kini.
“Film ini tidak ada kaitannya sama sekali soal pemilu atau tidak ada pemilu, karena memang kami niatkan sebagai upaya memoralisasi terhadap kawan kami yang hilang itu, Herman dan Bimo. Yang kami maui, film ini sebagai media untuk menyapa khususnya ini para generasi muda, supaya belajar dari persoalan-persoalan masa lalu terutama kasus penculikan aktivis ini. Supaya mereka menjadi bagian dari gerakan yang bisa mencegah terjadinya keberulangan kejahatan kemanusiaan di negeri ini,” kata Dandik Katjasungkana.
Dandik mengaskan, hadirnya film ini menjadi upaya untuk mengingatkan kembali generasi muda terhadap kehidupan demokrasi yang dinikmati saat ini lahir dari perjuangan dan pengorbanan banyak pihak, termasuk Herman dan Bimo. Kejadian penghilangan paksa pada masa lalu harus menjadi pelajaran berharga agar jangan sampai terulang kembali.
“Kalau anak-anak muda sekarang tahu, itu kan paling tidak mereka punya pemikiran bagaimana mereka harus bertindak, atau bagaimana mereka harus mengantisipasi kalau pemerintahan ini akan mengulangi kejadian-kejadian seperti masa lalu itu. Kalau mereka tidak tahu apa-apa kan, jadi celaka, tidak mengerti apa-apa. Seperti hari ini misalnya, tiba-tiba kita tahu penjahat HAM itu menang dalam proses pemilu. Itu artinya mereka tidak paham, tidak tahu sejarah, atau tidak peduli track record, track record para elit yang mau menjadi pemimpin negeri ini,” sebutnya.
Rektor Untag Surabaya, Prof Mulyanto Nugroho, mengajak semua pihak untuk mengingatkan pemerintah agar menuntaskan kasus ini, demi tegaknya hukum dan hak asasi manusia di Indonesia.
“Harapannya kita mengingatkan, mengingatkan terus bahwa negara ini miliknya bangsa dan negara, rakyat semuanya tentunya. Kita di akademisi tentunya mengingatkan, jangan sampai terulang kembali tahun 1998. Ditemukan, harus kasus tentang orang hilang. Kasus tentang HAM itu harus dilakukan penegakan hukum,” komentarnya. [voa/petrus riski]
Jaringan: VOA
