Lebih jauh Khudori menyarankan pemerintah untuk melanjutkan berbagai kebijakan yang sudah ada, seperti bantuan pangan beras kepada 22 juta keluarga penerima manfaat dengan masing-masing 10 kilogram yang menurut rencana akan diberikan sampai dengan Juni, melakukan operasi pasar, serta menggelar pasar pangan murah.
Khudori meminta semua pihak untuk juga melihat masalah kenaikan harga beras ini dari sisi petani. Pasalnya, dua komponen biaya produksi yakni ongkos tenaga kerja dan sewa lahan, memakan porsi 75 persen dari komponen biaya produksi gabah para petani ini.
“Apakah mungkin pemerintah misalnya mengintervensi dengan mengatur upah buruh tani? Apakah mungkin juga pemerintah mengintervensi dalam bentuk mengatur sewa lahan?” tanyanya.
Dua isu ini tidak terjadi di Vietnam dan Thailand, dua negeri tetangga yang dijuluki sebagai penghasil beras dunia sehingga harga beras mereka cenderung lebih murah dibanding Indonesia.
“Kenapa harga beras di kita mahal dibandingkan dengan Thailand dan Vietnam? Karena dua komponen tadi. Kalau di Vietnam itu kan lahan negara, sistemnya komunis jadi lahan negara, rakyat diserahkan untuk menggarap. Jadi tidak ada sewa lahan, kalaupun ada sangat murah. Thailand juga sama,” ujarnya seraya menambahkan “tapi kalau dari sisi produktivitas, kita itu mengalahkan Thailand dan Vietnam. Vietnam itu hanya tiga ton per hektare, kita bisa lima ton per hektare.”
Menurutnya, biaya produksi petani yang cenderung fluktuatif sepanjang waktu tidak sebanding dengan harga eceran tertinggi (HET) beras yang kerap ditetapkan oleh pemerintah meskipun dalam praktiknya di lapangan, HET ini tidak selalu dipatuhi oleh pelaku usaha.
“HET ditetapkan oleh pemerintah, ibaratnya dikunci. Sementara input produksi di hulu tidak ada yang dikunci seperti sewa lahan, ongkos tenaga kerja, harga BBM yang semuanya sangat fluktuatif. Tidak adil ketika input produksi itu harganya fluktuatif, bahkan cenderung naik terus. Sementara di hilir (HET) outputnya itu dikunci harganya, gak boleh naik di atas HET,” pungkasnya. [voa]
Jaringan: VOA
Editor: M Sarih
