Pamekasan, Jurnal Terkini – Polemik pemangkasan anggaran KPPS dan Linmas pada Pemilu 2024 di Pamekasan terus bermunculan, temuan kali ini di Desa Pasanggar. Kamis, 7/3/24.
Beragam persoalan terus bermunculan, mulai dari kasus dugaan kecurangan pemilu, Pergeseran Suara, Penggelembungan Suara hingga persoalan tindak pidana korupsi pada Dana KPPS yang sampai saat ini masih menarik simpati kalangan masyarakat.
Soal dugaan pemotongan uang Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) hampir terjadi di semua TPS dikabupaten pamekasan saat ini yang sedang ramai yakni di Desa Pasanggar Kecamatan Pengantenan kabupaten Pamekasan, Madura Jawa Timur.
PPS setempat juga diduga memangkas dana atau gaji untuk personel perlindungan masyarakat (Linmas).
“Anggota KPPS tidak menerima utuh anggaran yang diperuntukkan. Termasuk gaji Linmas dipotong,” kata warga yang enggan disebutkan namanya sebagaimana yang dipublish media online cyberjatim.id beberapa waktu lalu.
Berdasarkan data, di desa tersebut ada sebanyak 39 TPS yang tersebar. Dari jumlah tersebut, dana KPPS dan Linmas hampir terjadi di seluruh TPS tersebut.
Untuk diketahui, dana 4.5 tersebut diperuntukkan untuk 1 TPS sebagai operasional. rinciannya, Rp.2 juta untuk anggaran pembuatan TPS yang meliputi pembuatan tenda, kursi, hingga sewa meja.
Selanjutnya Rp.500 ribu untuk kebutuhan sewa printer/scanner sebagai alat penggandaan dokumen.
Lalu, Rp.1 juta untuk kebutuhan operasional KPPS seperti alat tulis, storage, vitamin. Kemudian berupa anggaran konsumsi di TPS senilai Rp 954.000 (9 orang ×2 hari ×53 ribu) untuk 7 KPPS dan 2 ketertiban/Linmas.
Moh Sidi ketua PPS Pasanggar Pamekasan saat dimintai konfirmasi oleh pihak cyberjatim perihal pemotongan dana tersebut tidak memberikan respon.
Pesan yang dikirim melalui WhatsApp pribadinya, tidak direspon sejak kemarin.
Sebelumnya, Fathor Rachman komisioner divisi sosialisasi, pendidikan pemilih dan peningkatan partisipasi masyarakat (sosdiklih parmas) dan sumber daya manusia (SDM) KPU Pamekasan mengatakan bahwa anggaran tersebut sudah bisa dicairkan.
“Untuk anggaran pembuatan TPS, operasional hingga konsumsi sebesar Rp.4.450.000 sudah cair ke semua PPS se-kabupaten Pamekasan, totalnya Rp.4.450.000,” ujar Fathor.
Bahkan Fathor menegaskan, tidak segan-segan akan memecat secara tidak hormat bila ada anggota PPS di wilayah tugasnya mencoba untuk memotong anggaran apa yang sudah menjadi hak KPPS.
“Bila ada oknum PPS yang memotong apa yang menjadi hak KPPS maka kita akan berhentikan secara tidak hormat,”ujar Fathor.
Sementara itu, Kades Pasanggar Romli, saat dimintai keterangan oleh media, membenarkan adanya pemotongan tersebut.
“Linmas cuma d kasih 500 uang jamu 80. ribu blum d kasih,” jelasnya.
Ditanya soal jumlah TPS yang ada di desanya, Romli menyebut 39 TPS. (Fiki/Rls)
