JAKARTA – Transparency International Indonesia (TII) meluncurkan Indeks Persepsi Korupsi 2023 atau Corruption Perception Index (CPI) di Jakarta pada Selasa (30/1/2024). Deputi Sekjen TII, Wawan Suyatmiko mengatakan CPI Indonesia pada 2023 mengalami stagnasi di poin 34 sama dengan tahun sebelumnya.
Namun, dari segi peringkat melorot ke posisi 115 dari peringkat 110 pada 2022. Selain itu, poin CPI Indonesia 2023 juga jauh dari rata-rata global yakni 43 poin atau rata-rata Asia Pasifik yang mencapai 45 poin.
“Ini menjadi catatan, dengan skor yang stagnan dan ranking bisa turun, ini menjadi pertanda buruk. Kalau kita ingin menuju negara dengan demokrasi penuh dan akses keadilan yang merata,” jelas Wawan di Jakarta, Selasa (30/1/2024).
Ditambahkannya, stagnasi skor CPI Indonesia pada 2023 memperlihatkan respons terhadap praktik korupsi yang masih cenderung berjalan lambat bahkan terus memburuk akibat minimnya dukungan yang nyata dari para pemangku kepentingan.
Sikap abai terhadap pemberantasan korupsi tersebut terlihat dari pelemahan KPK, perubahan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Termasuk munculnya berbagai regulasi yang tidak memperhatikan nilai-nilai integritas dan sikap tutup mata terhadap berbagai praktik konflik kepentingan.
Sayangnya stagnasi skor CPI Indonesia tidak berbeda dengan skor rata-rata CPI global yakni 43 yang sudah terjadi dalam 8 tahun terakhir. Ini artinya secara global tidak ada perubahan signifikan dari pemimpin dan elite politik global untuk mengubah situasi. Termasuk skor CPI di Asia Pasifik yang hanya berubah 2 poin sehingga tidak ada perubahan signifikan.
“Dan temuan kami menyatakan 2/3 lebih negara di dunia ini berada di bawah rata-rata CPI Global yakni 43 poin. Artinya hanya 1/3 negara yang CPI-nya bagus,” tambahnya.
