Sementara itu, pada hari Senin di Kota Barcelona, Spanyol, para menteri luar negeri yang menghadiri pertemuan anggota Uni Eropa dengan negara-negara Timur Tengah dan Afrika, yang berfokus pada upaya diplomatik untuk menghentikan perang Israel-Hamas, menyerukan pembebasan lebih banyak sandera Israel ketika jeda pertempuran di Gaza hampir berakhir.
Negara-negara itu juga sepakat bahwa solusi dua negara adalah jawaban dari konflik Israel-Palestina. Kepala urusan luar negeri Uni Eropa, Josep Borrell, mengatakan bahwa Otoritas Palestinalah yang sebaiknya memerintah Gaza.
Solusi dua negara adalah gagasan berdirinya sebuah negara bagi bangsa Palestina di wilayah Tepi Barat dan Jalur Gaza, berdampingan dengan Israel.
“Mereka (Otoritas Palestina) bisa dan perlu memperbaiki fungsinya dan harus ada pemilu sesegera mungkin. Israel juga harus bekerja sama untuk mewujudkannya, tidak seperti yang mereka lakukan di Yerusalem Timur ketika mereka (penduduk Palestina) mencoba menggelar pemilu. Tentu saja kita perlu melakukan semua ini, tentu saja kita perlu memperkuat, melegitimasi dan mendukung Otoritas Nasional Palestina, dan tentu saja mereka tidak bisa melakukannya sendiri. Mereka membutuhkan dukungan dari komunitas internasional dan itulah tujuan keberadaan PBB,” ujar Borrell.
Borrell menambahkan, dukungan komunitas internasional krusial untuk menghindari terjadinya kekosongan kekuasaan di Gaza, yang dinilainya akan menjadi lahan subur bagi berkembangnya organisasi yang sarat kekerasan dan menimbulkan ancaman ketidakamanan.
Dalam forum itu, Menlu Yordania Ayman Safadi menuduh Israel melakukan genosida dengan mengebom Gaza selama enam minggu terakhir. Ia juga mengatakan, pembahasan tentang masa depan bangsa Palestina harus berfokus pada Tepi Barat dan Gaza sebagai satu kesatuan.
Otoritas Palestina, yang diwakili Menteri Luar Negeri Riad al-Maliki, mengatakan bahwa pemerintahannya tidak pernah meninggalkan Gaza. Ia mengatakan, mereka memiliki 60.000 pegawai publik yang melayani masyarakat Gaza. Sebagai informasi, Jalur Gaza saat ini diperintah oleh kelompok Hamas, salah satu faksi di wilayah Palestina.
“Saya rasa sekarang, setelah perang mengerikan di Gaza dan kehancuran yang terjadi, akan ada peningkatan layanan yang dibutuhkan masyarakat. Kami harus meresponsnya dengan menambah lebih banyak pegawai publik di Gaza. Tapi kami telah mengambil tanggung jawab dengan serius selama 17 tahun ini dan kami akan terus melakukan hal yang sama. Kami tidak akan pernah berhenti bertanggung jawab dan memberikan layanan yang diperlukan, karena kami otoritas yang bertanggung jawab. Kami memberikan layanan di seluruh wilayah pendudukan Palestina, baik di Jalur Gaza maupun di Tepi Barat,” kata al-Maliki.
