Walhi: Proyek Rempang Eco City Memang Sangat Bermasalah
Direktur Eksekutif Nasional WALHI, Zenzi Suhadi, mengatakan proyek Rempang Eco City merupakan PSN yang sangat bermasalah. Pasalnya, payung hukumnya baru disahkan pada 28 Agustus 2023.
“Ketika ada label PSN maka hilang semua akal sehat penegak hukum dan pemerintah. Rakyat harus minggir dan proyek wajib jalan. Entah itu merugikan atau menguntungkan negara, proyek itu harus jalan. Presiden Joko Widodo harus mengevaluasi seluruh PSN ini berguna atau tidak untuk rakyat,” katanya, Selasa (12/9/2023).
Manajer Pengakuan Wilayah Kelola Rakyat Eksekutif Nasional WALHI, Ferry Widodo, mengatakan Pulau Rempang yang menjadi target investasi akan mengalami dampak kerusakan lingkungan yang cukup besar. Apalagi salah satu produsen perusahaan kaca asal Cina menyatakan minatnya untuk menjadi investor di Pulau Rempang.
“Pembangunan pabrik kaca di salah satu kampung di Rempang. Itu mereka mengakui emisi yang dihasilkan dari pembuatan kaca. Ini berada di wilayah pesisir akan merusak terumbu karang dan ada potensi reklamasi,” ucapnya kepada VOA.
Pengembangan kawasan ekonomi baru Rempang Eco City itu juga dinilai telah melanggar hak konstitusi masyarakat setempat. “Pada saat masyarakat dipaksa untuk pergi dari tanah leluhurnya maka bukan hanya kehilangan ikatan sosial ekonomi. Tapi juga ikatan sosial sesama warga dan tanah yang telah turun temurun dari leluhur mereka,” kata Ferry.
Untuk itu pemerintah, ujarnya, harus melihat ulang kebijakan-kebijakan yang mendukung proses penggusuran demi keadilan bagi masyarakat adat setempat.
“Kita tahu bahwa yang masuk ke PSN seolah-olah semuanya dipaksa untuk dilakukan pembangunan tanpa melihat hak asal usul dan masyarakat. Banyak kebijakan yang melegalkan kejahatan kemanusiaan itu dilakukan negara,” tandas Ferry.
Jokowi: Ini Hanya Soal Komunikasi Yang Kurang Baik
Sementara itu Presiden Joko Widodo mengatakan kericuhan di Pulau Rempang karena komunikasi yang kurang baik. Menurutnya sudah ada kesepakatan jika masyarakat akan diberi lahan 500 meter dan bangunan tipe 45.
“Itu komunikasi yang kurang baik. Saya kira kalau warga diajak bicara dan diberikan solusi karena di situ sebenarnya sudah ada kesepakatan bahwa warga akan diberi lahan 500 meter plus bangunannya tipe 45. Tapi ini kurang dikomunikasikan secara baik sehingga terjadi masalah. Besok atau lusa
Menteri Investasi Bahlil Lahadalia akan ke sana memberikan penjelasan,” ucapnya di Banten, Selasa (12/9/2023). [voa]
Jaringan: VOA
Editor: Anton Marulam
