VOA – Pengembangan kawasan ekonomi baru Rempang Eco City yang masuk ke dalam program strategi nasional ditolak oleh masyarakat adat setempat. Proyek itu dinilai tak berpihak kepada masyarakat adat. Presiden Joko Widodo akhirnya angkat bicara tentang hal ini.
“Biar mati berdiri daripada kami hidup berlutut. Karena kami mau menjadi tuan rumah di negeri sendiri,” demikian petikan pernyataan juru bicara Kekerabatan Masyarakat Adat Tempatan (Keramat) Rempang Galang, Suardi, menanggapi soal pengembangan kawasan ekonomi baru Rempang Eco City.
Seminggu terakhir ini situasi di Pulau Rempang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, memanas lantaran kericuhan antara aparat keamanan dengan masyarakat yang tak dapat dihindari.
Masyarakat adat setempat menolak keras ambisi pemerintah untuk membangun kawasan Rempang Eco City. Penolakan ini bukan tanpa sebab. Pembangunan kawasan ekonomi baru Rempang Eco City itu bakal menggusur 16 Kampung Melayu Tua yang telah eksis sejak 1834.
“Pulau Rempang dari 16 titik kampung tua jauh sebelum Indonesia merdeka kami sudah bagian dari kerajaan yang bernama Kesultanan Riau Lingga. Kampung-kampung itu didirikan oleh nenek moyang kami dari tahun 1843 menjadi suatu warisan yang tidak boleh dihilangkan. Itu merupakan amanat dari nenek moyang kami,” ungkap Suardi, Selasa (12/9)/2023.
