Dualisme aturan
Direktur Eksekutif Migrant Care, Wahyu Susilo mengatakan keputusan menteri tenaga kerja soal penghentian pengiriman pekerja migran ke Timur Tengah pada 2015 sudah pantas untuk dicabut karena menimbulkan komplikasi yang serius.
“Karena ada dualisme aturan, yaitu satu melarang tapi satu ada penempatan satu kanal. Itu menimbulkan kebingungan di akar rumput. Kritik kami memang pemerintah dulu hanya menerapkan moratorium tapi tidak melakukan pengetatan pengawasan,” ujarnya.
Oleh sebab itu, dia menekankan keputusan moratorium pengiriman pekerja migran ke Timur Tengah selama ini tidak berjalan efektif. Menurutnya yang terjadi justru meningkatnya kasus perdagangan orang ke Timur Tengah karena aturannya ditutup tapi pasar gelar pekerja migran ke Timur Tengah masih sangat tinggi sekali.
Wahyu menyarankan pemerintah menyiapkan calon pekerja migran dan melakukan diplomasi perlindungan dengan negara-negara di Timur Tengah. Kemudian mendorong adanya perjanjian perlindungan pekerja migran Indonesia dengan negara-negara di Timur Tengah.
Perlu Aturan Tegas
Wakil Ketua Komisi IX DPR Kurniasih Mufidayati mengatakan pencabutan moratorium itu wajib diiringi dengan tegasnya peraturan bagi perlindungan pekerja migran yang akan bekerja di Timur Tengah.
Pembukaan moratorium ini tambahnya baik untuk memberi kesempatan kepada pekerja migran Indonesia agar terbuka kesempatan luas bekerja di luar negeri secara prosedural. Sebab, lanjutnya, lahirnya moratorium merespon banyaknya tindakan pelanggaran hak pekerja migran Indonesia, jam kerja yang berlebihan, upah yang tidak adil hingga situasi kerja yang tidak aman.
Menurutnya penting bagi pemerintah untuk memastikan langkah ini tidak akan membahayakan hak dan kesejahteraan pekerja migran. Langkah-langkah perlindungan yang kuat harus diimplementasikan termasuk pengawasan yang lebih ketat terhadap kondisi kerja dan perlakuan terhadap pekerja migran. [voa]
Jaringan: VOA
Editor: Anton Marulam
