“Ikut terlibat dan bahkan menyatakan secara terbuka tidak akan netral dalam rangkaian proses Pemilu 2024 adalah pernyataan yang tidak lazim dalam negara yang demokratis, walaupun dibungkus dengan alasan demi “bangsa dan negara”, keberlanjutan pembangunan, stabilitas politik dan segudang alasan lainnya,” ungkap Pangi dalam pesan tertulisnya kepada VOA.
Lebih jauh, Pangi menuturkan bahwa cawe-cawe ini ke depannya dapat menimbulkan keraguan dan ketidakpercayaan terhadap proses politik yang lebih luas. Maka dari itu, menurutnya, penting untuk senantiasa menjaga keseimbangan antara stabilitas politik dan prinsip-prinsip dasar demokrasi.
Selain tingkat kepercayaan publik yang berpotensi menurun, sikap cawe-cawe politik Jokowi dalam Pilpres 2024 mendatang ini, kata Pangi, dapat menimbulkan sejumlah dampak negatif.
Pertama, katanya, netralitas institusi akan dipertanyakan, karena campur tangan Jokowi berpotensi mengaburkan garis pemisah antara kekuasaan eksekutif dan lembaga negara lainnya.
“Pemerintahan yang seharusnya netral dalam memfasilitasi pemilihan dan menjamin proses demokratis menjadi terlihat tidak objektif. Hal ini dapat merusak integritas lembaga negara, menciptakan kesan bahwa keputusan politik dipengaruhi oleh kepentingan pribadi atau partisan,” jelasnya.
Kedua, kata Pangi, campur tangan Jokowi dalam menentukan penerusnya bisa mengurangi pluralitas politik dan partisipasi warga negara. Ia mengatakan, dalam sebuah demokrasi yang sehat, rakyat seharusnya memiliki kebebasan untuk memilih calon presiden sesuai dengan preferensi mereka.
“Ketiga, yaitu potensi kekuasaan berlebihan. Campur tangan Jokowi dapat menimbulkan kekhawatiran tentang akumulasi kekuasaan yang berlebihan. Dalam demokrasi, penting untuk memastikan adanya pemisahan kekuasaan yang jelas antara lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Jika presiden terlibat secara aktif dalam menentukan calon penerusnya, hal itu dapat menciptakan ‘preseden’ yang berbahaya di mana presiden memiliki kendali penuh terhadap proses politik dan pemilihan,” tuturnya.
“Presiden Jokowi cawe-cawe, tetap menyimpan masalah, ada potensi abuse of power. Presiden masih punya kendali total terhadap infrastruktur dan suprastruktur Pemilu 2024. Cara menghentikan itu semua, presiden harus netral dan cuti. Kita Indonesia masih membutuhkan kekuasaan presiden dan negara yang netral, sebab sistem pemilu kita masih lemah, yang bisa berpotensi tergelincir pada pemilu partisan. Terus terang kita ingin trayek pemilu yang adil, terbuka dan demokratis,” pungkasnya. [voa]
Jaringan: VOA
Editor: Anton Marulam
