JAKARTA – Presiden Joko Widodo menegaskan aparatur sipil negara (ASN) akan netral di Pilpres 2024, menjawab kekhawatiran Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono adanya penyalahgunaan kekuasaan dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024.
“Dan yang paling penting yang sudah sering saya sampaikan, netralitas dari TNI, Polri, PNS, birokrasi kita betul-betul jaga, agar tetap netral. Jadi tidak usah ada kekhawatiran mengenai itu,” ungkap Jokowi di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Senin (3/7/2023).
Presiden mengatakan bahwa penyelenggara pemilu sudah sangat jelas, yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU).
“Pemerintah memberikan dukungan baik dari sisi keamanan, maupun membantu nanti dalam distribusi logistik,” tambahnya
Pengamat: Netralitas ASN dalam Pilpres Hanya Omong Kosong Belaka
Pengamat politik Ujang Komaruddin mengatakan netralitas ASN dalam pilpres memang sudah diatur dalam Undang-Undang (UU). Namun, fakta yang terjadi di lapangan adalah netralitas tersebut hanya sebatas di atas kertas.
Menurutnya, banyak pejabat daerah maupun pusat bermain di belakang layar dalam hal dukung mendukung kandidat capres dan cawapres tertentu.
“Kenapa mereka itu tidak netral? Mesti dukung mendukung di belakang layar, karena memang kalau tidak dukung mendukung, kalau misalnya kalah disingkirkan, tidak jadi dirjen lagi misalnya. Tidak punya jabatan lagi. Makanya birokrasi itu dipaksa ya memang seolah-olah netral padahal tidak netral. Jadi kalau soal netralitas, bagi saya masih omong kosong. Masih belum bisa dipegang karena netralitasnya hanya ada dalam kertas. Kenyataannya, fakta di lapangan, itu berbeda,” ungkap Ujang.
Meskipun Jokowi telah menjamin bahwa ASN akan netral dalam Pilpres 2024 nanti, Ujang mempertanyakan siapa yang bisa menjamin bahwa alat negara nantinya tidak akan digunakan untuk menggapai sebuah kekuasaan ke depannya.
“Tentu yang harus kita lakukan adalah mengawasinya sebisa mungkin. Rakyat Indonesia mengawasi, organisasi massa, media juga mengawasi terkait dengan perilaku elite seandainya mereka tidak netral. Tapi bagaimana? Sulit untuk mengawasi itu semua,” tutur Ujang.
Sementara itu, pengamat politik Pangi Syarwi Chaniago mengatakan pernyataan Jokowi sebelumnya yang secara terang-terangan mengatakan akan ikut campur atau cawe-cawe dalam Pilpres 2024 ini telah keluar dari norma dan tradisi demokrasi yang sehat. Seorang presiden, kata dia, seharusnya tidak terlibat dan melibatkan diri secara langsung dalam menentukan siapa penerusnya.
