Hoaks dan berita dengan judul umpan klik atau clickbait (menipu) berpotensi mewarnai Pemilu 2024, sehingga dibutuhkan peningkatan kemampuan literasi media dan politik bagi masyarakat untuk menjaga pemilu yang demokratis.
JAKARTA – Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mendorong peningkatan literasi media dan politik bagi masyarakat untuk menangkal hoaks dan disinformasi yang dimainkan para pendengung atau buzzer bayaran di media sosial dalam pemilihan umum (pemilu) 2024
Hal itu untuk menjaga agar pemilu 2024 berjalan demokratis. Pasalnya, posisi media mainstream lemah karena keterbatasan modal. Bahkan, beberapa di antara perusahaan media punya afiliasi dengan partai politik. Pada 2022 diperkirakan terdapat 800 ribu akun-akun gelap terkait buzzer.
“Oleh sebab itu kalau saudara mau melihat pendukung A, lihat TV ini. Kalau melihat pendukung B lihat TV itu. Hampir semuanya itu punya afiliasi dan ini yang banyak disayangkan oleh para pejuang demokrasi. Kenapa bisa sampai begitu? Bukannya Pers itu pilar keempat demokrasi,” kata Mahfud MD dalam seminar nasional bertema “Literasi Media dan Politik Jelang Pemilu 2024” di UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, pada Selasa (23/5).
Mahfud mencontohkan hoaks mengenai kedatangan tujuh kontainer yang berisi surat suara yang sudah tercoblos saat pemilu 2019, padahal saat itu kartu surat suara belum dicetak.
Literasi media secara sederhana bisa diartikan sebagai kemampuan untuk memahami, menganalisis dan medekonstruksi pencitraan media. Dengan kemampuan literasi, masyarakat tidak hanya membaca judul berita, apalagi judul yang bersifat umpan klik atau tidak sesuai dengan isi berita. Namun, bisa memahami berita secara utuh.
“Kadang kala media-media sekarang banyak membuat klik bait antara isi dan judulnya itu beda. Ini sudah tidak sehat dan itu mungkin akan mengganggu jalannya pemilu kita,” kata Mahfud MD.
Mengutip elemen jurnalisme dari Bill Kovach dan Tom Rosenstiel, Mahfud mengatakan media sepatutnya menjaga independensi dari obyek liputannya, menjadi pemantau independen kekuasaan, serta menghadirkan liputan yang komprehensif dan proporsional.
